Apa Senjata Rahasia BW, Ketua Tim Pengacara Prabowo?

Perkara Pilpres akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Berkas dan persyaratan perkara sudah diserahkan oleh Tim Prabowo ke MK, 80 menit sebelum batas waktu pendaftaran. 

Sebagai ketua tim pengacara ditunjuk Bambang Widjojanto. Alasan yang diberikan oleh BPN karena BW punya rekam jejak pernah memenangkan perkara Pilkada di MK. 

Ketika ditanya apa yang menjadi strategi BW dan apa alat bukti yang dibawa, dia menjawab bahwa itu masih rahasia.

Tentu saja dengan semua ini, publik menjadi penasaran, apa senjata rahasia yang di simpan BW untuk memenangkan perkara Pilpres kali ini?

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan BW dalam menangani perkara di MK, kita bisa telusuri salah satu kasus yang cukup fenomenal yang pernah dia tangani.

Peristiwa perkara itu terjadi pada tahun 2010. Ketika itu ada pertikaian pilkada Kabupaten Kotawaringin barat di Kalimantan Tengah, yakni antara pasangan nomor urut satu atas nama H Sugianto dan H Eko Soemarno serta pasangan nomor urut dua atas nama H Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.

Pada saat rekapitulasi KPU di Kotawaringin barat, pasangan nomor urut satu memenangi pilkada dengan memperoleh 67.199 suara, sementara pasangan nomor urut dua hanya memperoleh 55.281 suara. Hasil itu tidak diterima oleh pasangan nomor 2 dan kemudian membawa perkaranya ke MK. 

Perkara itu dipercayakan kepada BW yang saat itu belum menjadi komisioner di KPK. 

Tuduhan kecurangan yang diajukan adalah terjadi money politik dan intimidasi di seluruh kecamatan yang ada di Kotawaringin barat, sehingga hal itu tergolong sebagai pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Dalam proses yang digelar di MK, BW membawa 68 orang saksi dari setiap kecamatan di kabupaten tersebut. 

Berdasarkan data yang dibawa serta kesaksian para saksi, akhirnya MK yang waktu itu dipimpin oleh Mahfud MD menganulir hasil KPU Kotawaringin Barat dan memberikan kemenangan kepada pasangan calon nomor 2.

Kalau dilihat dari perkara ini, memang ada kesamaan tuduhan kecurangan serta jumlah presentasi yang cukup besar walau selisih jumlah hanya sekitar 10 ribu suara.

Dengan pengalaman kemenangan BW ini, apakah cukup bagi tim Prabowo untuk menaruh harapan bahwa pengumuman penetapan KPU yang memenangkan Jokowi bisa dianulir?

Memang, pengalaman di atas bisa menunjukkan kemampuan BW dalam berperkara di MK. Namun harus juga secara obyektif dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar dalam jumlah suara dan skala luasan perkara yang harus dibuktikan.

Sesuai dengan hasil penetapan KPU pusat selisih angka kemenangan Jokowi dan Prabowo hampir 11 % dengan kemenangan suara sekitar 17 juta. Skala areal nasional  angka tersebut berasal dari sekitar 809.500 unit TPS.

Dengan jumlah perbedaan dan skala keluasan ini tentulah sangat sulit bagi tim Prabowo untuk menghadirkan saksi dan alat bukti yang memadai. 

Ditambah lagi sebenarnya data - data tuduhan kecurangan TSM sudah pernah diajukan ke Bawaslu oleh tim Prabowo namun ditolak karena dianggap tidak cukup kuat dan kurang relevan.

Seperti pengalaman pada tahun 2014 yang lalu.  Walaupun tim Prabowo waktu itu telah sesumbar akan membawa alat bukti puluhan kontainer dan ribuan saksi, namun pada kenyataannya ketika berperkara hanya ditunjukkan beberapa bundel berkas dan segelintir saksi, maka untuk perkara kali inipun patut publik bertanya-tanya: apakah tim BW mampu membawa data akurat dan saksi yang kuat?

Ataukah, ada strategi rahasia lain yang akan ditunjukkan oleh BW? Kita tunggu saja. ***MG