Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diisukan bangkrut. Informasi ini disebarkan oleh sejumlah pihak, utamanya adalah pihak oposisi.
Disebutkan oleh para pendukung Prabowo-Sandi bahwa BUMN-BUMN kita dijual diam-diam tanpa transparansi, Pertamina merugi bahkan dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Perusahaan Gas Negara (PGN) bangkrut, BRI menerbitkan bond, berarti banyak utang. Dan, sejumlah isu BUMN merugi lainnya.
Namun benarkah bahwa BUMN hari ini terus merugi hingga terancam bangkrut? Untuk menjawab ini, maka langkah baiknya kita menjawab dengan data.
Faktanya, berdasarkan data kementerian BUMN terkait perkembangan kinerja BUMN, bahwa total aset tahun 2017 sebesar Rp. 7.210 T. Angka itu naik sebesar Rp 737 T atau 11,39% dari tahun 2016. Dilihat dari perkembangan laba BUMN secara keseluruhan terjadi peningkatan Rp 14 T yaitu sekitar 8,8 % dari tahun 2014 ke 2017.
Kemudian, terkait kontribusi BUMN melalui deviden terhadap APBN juga bisa dilihat terus meningkat. Perkembangan deviden BUMN meningkat dari tahun 2012 sejumlah Rp 30,8 T menjadi Rp 43,9 T di tahun 2017 atau dalam presentase sekitar 42,5 %.
Deviden tersebut belum seluruhnya mencerminkan laba dari saham yang dimiliki pemerintah terhadap BUMN. Karena pemerintah juga menerapkan laba ditahan oleh BUMN sebagai strategi untuk memperkuat modal BUMN sebagai agen pembangunan.
Bila ada perusahaan BUMN yang rugi itu memang harus diakui ada, namun hanya sebagian saja. Tetapi bukan seluruhnya merugi. Hingga kini tercatat 24 perusahaan atau sekitar 20% dari jumlah total yang mengalami kerugian dengan total Rp 5,2 T.
Namun perlu dicatat, jumlah tersebut menurun drastis dibandingkan tahun 2013 dengan total kerugian di 30 BUMN yang mencapai Rp. 32,6 T. Kerugian dalam periode 2013-2017 menurun 84%.
Berikutnya, terkait kondisi Pertamina yang merugi itu juga tidak tepat. Sebenarnya kondisi Pertamina itu tidak merugi namun hanya mengalami penurunan laba bersih. Tahun 2017 lalu pendapatannya meningkat 17% dibandingkan tahun 2016 yaitu sekitar Rp. 565 T.
Pertamina mencatat laba hingga 75,5% atau US$ 1.093 juta pada tahun 2014, sedangkan dalam kurun waktu 2014-2017 hanya tumbuh secara rata-rata 10,03 %. Penurunan laba terjadi karena Pertamina melakukan kebijakan BBM Satu Harga di daerah terpencil dengan pengalokasian laba kepada biaya operasional untuk penyaluran BBM ke daerah terpencil.
Kondisi PLN juga sama. Perusahaan listrik negara itu tidak merugi namun hanya mengalami penurunan laba di tahun 2017 sebesar Rp 4,42 T (45,7%) dari laba tahun 2016 yaitu Rp. 8,15 T.
