Secara historis, proses estafet kepemimpinan nasional Indonesia dilahirkan dari rahim kepemimpinan. Pertama, angkatan produk politik etis kolonial Belanda yang kemudian bergerak melalui organisasi kedaerahan, keagamaan dan kebangsaan. Kepemimpinan nasional yang dilahirkan dari kelompok pelajar dan mahasiswa nasional yang berhasil melembagakan proses pengkaderan bertahap lewat kerja-kerja dan kiprah-kiprah konkrit dalam pendalaman masalah-masalah kemaslahatan publik, magang administrasi organisasi dan latihan-latihan kepemimpinan secara teratur berkala. Ketiga adalah dari kalangan para perwira TNI, khususnya Angkatan Darat. Sesudah Reformasi 1998, muncullah sejumlah kader pemimpin bangsa dari suatu simpul transisional yang lebih bersifat kontemporer. Dari dunia bisnis misalnya. Seiring waktu berjalan, transformasi kepemimpinan nasional seakan kembali ke daerah. Muncullah beberapa tokoh nasional yang sebelumnya popular ditingkat daerah.Terlepas dari proses transformasi kepemimpinan nasional yang senantiasa berjalan seiring waktu dan perkembangan global, secara realistis Indonesia masih dililiti sejumlah persoalan bangsa. Akutnya persoalan bangsa saat ini seakan menegaskan satu hal penting bahwa Indonesia bak sebuah negara tanpa pemimpin. Menjamurnya praktik korupsi hampir disemua lembaga negara menunjukan rapuhnya bangunan sistem ketatanegaraan yang menjamin pola pengelolaan negara yang bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Belum sinergisnya peran antar lembaga negara dan lemahnya koordinasi lintas institusi negara selalu mewarnai langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Selain itu, “mental buruk” para pejabat negara juga menjadi alasan yang cukup nyata dibalik sejuta persoalan kebijakan publik. Jabatan publik yang merupakan sebuah tanggung jawab dan pengabdian telah menjadi media memperkaya diri, keluarga, kelompok dan golongan. Lucunya, situasi tersebut seperti sedang dipelihara apik pemimpinya. Belum lagi prahara korupsi yang telah terbukti menjerat sejumlah pejabat tinggi negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mega scandal bank century, Hambalang, Wisma Atlit, Pon Riau, kasus suap SKK Migas, dan sebagainya, merupakan contoh konkrit dari perilaku korup para pejabat negara. Tingkat disparitas pembangunan antar wilayah di Indonesia juga masih menjadi potret pembangunan bangsa. Pemerintah bahkan dinilai cenderung “menganaktirikan” kawasan timur Indonesia, dan lebih memberikan porsi pembangunan yang besar ke wilayah barat. Dalam bidang ekonomi, kebijakan perdagangan bebas (free trading) yang dijalankan tanpa kesiapan sumber daya (resources) dan daya saing (competitiveness), membuat Indonesia terus berada dalam posisi sebagai pasar dan importir, bukan sebagai produsen dan eksportir. Hal ini terlihat dalam kasus Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA) yang justru membuat Indonesia mengalami defisit perdagangan.
KEPEMIMPINAN DAN PEMIMPIN INDONESIA MASA DEPAN
Pembangunan bangsa dan negara tentu tidak terlepas dari faktor kepemimpinan (leadership) dan pemimpin (leader). Dua unsur ini menjadi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebab berkaitan langsung dengan arah serta tujuan pembangunan bangsa seutuhnya. Kepemimpinan yang berkaitan dengan kemampuan managerial, mengorganisasi dan mengarahkan pembangunan kepada kesejahteraan bersama (common good) juga harus ditopang oleh karakter seorang pemimpin yang berintegritas dan memiliki keberpihakan kepada rakyat yang dipimpinya. Dua hal inilah yang membuat dua unsur ini menjadi penting dan saling bertalian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pola kepemimpinan yang mampu menjawab tuntutan tersebut, rakyat tentu membutuhkan seorang pemimpin yang benar- benar berkualitas pula, pemimpin yang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya.
Tahun 2014 memang tergolong tahun menentukan dalam siklus seleksi kepemimpinan Indonesia. Proses seleksi pemimpin ataupun pergulatan politik dan ekonomi Indonesia tahun 2014 berlangsung ditengah impitan kondisi dunia yang masih tertekan oleh krisis keuangan global. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan ketika rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada pemilu presiden (Pilpres) 2014 sebagai momentum lahirnya pemimpin Indonesia yang benar- benar bisa membawa perubahan atau perbaikan bagi kehidupan rakyat Indonesia seluruhnya. Sebagai masyarakat demokratis, bangsa kita tentu tidak dapat menampik kenyataan banyaknya tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin Indonesia masa depan. Mulai dari penataan birokrasi yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan sumber- sumber perekonomian nasional, stabilitas politik nasional, hingga ke urusan upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata diseluruh daerah di Indonesia, dan berbagai tantangan lainya. Menghadapi tantangan ini, rakyat membutuhkan kemauan politik (political will) seorang pemimpin yang benar- benar menempatkan kepentingan rakyatnya diatas kepentingan lainnya.
Pada konteks global, harus diakui bahwa situasi internasional pada abad ke-21 tentu tidak sama dengan abad sebelumnya. Perang Dingin antara dua negara adidaya sudah hilang tak berbekas. Namun, negara besar di belakang Perang Dingin tersebut tetap memainkan perannya secara dominan. Amerika Serikat “masih hadir” sebagai kekuatan besar di berbagai wilayah di dunia. Demikian juga Rusia (dulu Uni Soviet). Sementara itu, China muncul sebagai kekuatan besar di Asia. Pemimpin bangsa masa depan tentu dituntut pula untuk dapat membangun politik luar negeri yang dapat menguntungkan Indonesia, baik dari aspek politik maupun ekonomi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sebentar lagi akan kita hadapi sungguh membutuhkan kesiapan sumber daya dan daya saing ekonomi Indonesia yang mampu menjawab tuntutan global. Peran seorang pemimpin pun sangat penting untuk dapat menjamin kualitas kemampuan daya saing Indonesia di kancah global, baik secara politik maupun ekonomi dan sosial budaya. Melihat tantangan tersebut, tentu peluang kita pada pemilu 2014 untuk menjadi Indonesia yang maju sangat terbuka lebar. Transformasi kepemimpinan melalui pemilu presiden 2014 benar- benar diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari segala bentuk ketertinggalannya.
