Mohon tunggu...
Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Mohon Tunggu...

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Melirik Kaitan Antara Mega, PDI-P dan Jokowi

10 Januari 2019   06:44 Diperbarui: 10 Januari 2019   15:41 0 11 7 Mohon Tunggu...
Melirik Kaitan Antara Mega, PDI-P dan Jokowi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berfoto bersama Presiden Jokowi| Tribunnews/Dany Permana

Megawati Soekarnoputri mengawali karier politiknya pada sekitar awal tahun delapan puluh. Putri Bung Karno itu diajak oleh Suryadi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk ikut membesarkan partai yang merupakan fusi lima partai politik itu. 

Kelima parpol yang berfusi pada 10 Januari 1973 itu ialah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Fusi kelima parpol itu tidaklah dapat disebut terlaksana secara sukarela tetapi karena merupakan keterpaksaan. Disebut keterpaksaan karena penyederhanaan parpol merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru. Hal itu terlihat juga pada kebijakan terhadap partai-partai yang berazaskan Islam.

Empat parpol yang berazaskan Islam yaitu, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia ( PSII) dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) harus berfusi ke satu wadah politik yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lima parpol yang berfusi menjadi PDI, pada pemilu 1971 masih merupakan partai peserta pemilu. Begitu juga dengan empat parpol yang berfusi menjadi PPP itu, pada pemilu 1971 masih merupakan parpol peserta pemilu 1971. Sehingga pada pemilu pertama pada masa Orde Baru itu ada 9 parpol yang bertarung ditambah Golkar. Pada masa itu Golkar tidak dikategorikan sebagai partai politik.

Tidak dapat ditampik kesan, bahwa kebijakan atau tepatnya paksaan untuk melakukan fusi partai politik itu bertujuan agar pemerintah lebih mudah mengontrol kekuatan politik yang ada. Dengan kata lain fusi juga bermaksud untuk mengerdilkan peran parpol. 

Kebijakan mengerdilkan peran parpol itu membuahkan hasil karena pemilu sesudah fusi 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 semuanya dimenangkan secara absolut oleh Golkar. 

Mengingat hampir semua sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah ditujukan untuk memenangkan Golkar dan mengerdilkan dua parpol yang ada, sehingga masing-masing parpol harus bekerja keras dan memutar otak bagaimana caranya agar parpolnya tetap eksis .

PPP pada pemilu 1982 menorehkan catatan manis. Walaupun parpol ini kalah dalam perolehan suara nasional tapi partai ini memenangkan pertarungan di daerah yang sangat prestisius yaitu di DKI Jakarta dan Aceh.

Partai Demokrasi Indonesia ( PDI) yang juga mengalami tekanan politik, hingga harus menemukan formula baru agar popularitas partai tidak stagnan bahkan menurun. Suryadi melihat formula baru itu berada di trah Sukarno.

Sejak tahun 1966 dan sesudahnya, oleh penguasa terus dilakukan secara masif tindakan "de- Sukarnoisasi", sebuah tindakan yang menginginkan agar Proklamator itu kehilangan pengaruh politiknya di negeri ini.

Walaupun Bung Karno telah wafat pada tahun 1970 tetapi wibawanya masih terus terasa di masyarakat. Oleh karena berbagai alasan, masyarakat kembali merindukan Sukarno. 

Kerinduan terhadap Bapak Bangsa itu kemudian menemukan momentum politiknya pada trah Sukarno. Momentum itu ditandai dengan munculnya Megawati Soekarnoputri yang mengawali kariernya sebagai ketua cabang partai di salah satu wilayah di DKI Jakarta.

Pada pemilu 1987, Mega turun ikut kampanye di berbagai daerah. Kehadiran putri Bung Karno itu mendapat sambutan yang hangat di masyarakat. Lama kelamaan popularitas Mega mulai menjadi ancaman terhadap kekuasaan Orba. Berbagai operasi intelijen dilakukan untuk menghempaskan laju politik adik Guntur Soekarnoputri itu.

Kongres PDI di Medan dan juga Kongres Luar Biasa di Surabaya merupakan beberapa indikasi adanya operasi itu. Dan puncaknya tentu saja Peristiwa Dua Puluh Tujuh Juli 1996 ketika terjadi penyerbuan ke Kantor DPP PDI Jalan Diponegoro Jakarta.

Secara de facto, kantor tersebut dikuasai Mega dan anggotanya yang militan. Penyerbuan ke kantor itu semakin mengukuhkan posisi Mega sebagai lambang perlawanan terhadap Orba.

Tidak sampai dua tahun sesudah peristiwa 27 Juli itu, pada Mei 1998 kekuasaan Orde Baru pun berakhir. Muncullah sebuah zaman baru yang disebut Era Reformasi yang salah satu agenda utamanya ialah melaksanakan pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.

Dengan mengusung nama PDI-Perjuangan, partai yang dipimpin Megawati Sukarnoputri itu ikut bertarung pada pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 dan berhasil menempatkan diri sebagai peringkat pertama. Partai ini meraup 35.689.073 suara setara dengan 33,74 persen. Walaupun keluar sebagai pemenang pemilu tetapi yang jadi Presiden adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sementara Megawati kebagian kursi Wakil Presiden.

Pada pemilu lima tahun berikutnya, yakni tahun 2004 perolehan suara PDI-P menurun menjadi 21.026.629 atau setara dengan 18,53 persen dan berada pada peringkat kedua. Banyak analisis yang muncul mengapa pada pemilu 1999 suara partai begitu tinggi tetapi kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam juga pada pemilu berikutnya.

Salah satu analisis itu menyebutkan bahwa pada pemilu 1999 ada 3 gambaran masyarakat terhadap partai yang dipimpin Mega ini. Pertama, Mega adalah simbol perlawanan terhadap Orde Baru karenanya sebagian pemilih yang tidak senang dengan Orba menjatuhkan pilihannya pada partai ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2