Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Pensiunan PNS

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Akankah PBB Kian Kuat jika Fungsionaris PPP dan Haji Lulung "Bedol Desa"?

18 April 2018   17:28 Diperbarui: 19 April 2018   17:06 3552 4 3
Akankah PBB Kian Kuat jika Fungsionaris PPP dan Haji Lulung "Bedol Desa"?
Foto: Tribunnews.com

Setelah melewati proses panjang akhirnya Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan sah oleh Bawaslu menjadi partai peserta pemilu 2019. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini mendapat nomor 19 pada Pemilu nanti.

Ketika partai ini didirikan pada awal reformasi sesungguhnya banyak orang yang berharap dengan partai ini. Sebagian yang berharap itu adalah para tokoh atau simpatisan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Oleh para pengamat politik,Masyumi dikelompokkan sebagai Muslim Modernis. Pada Pemilu 1955, Masyumi masuk pemenang empat besar dengan urutan: Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama, kemudian disusul PKI.

Para intelektual Muslim yang merupakan petinggi Masyumi antara lain: Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap, Mr.Muhammad Roem, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, M. Yunan Nasution, dan sejumlah tokoh lainnya.

Masyumi beserta Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan Presiden Sukarno tahun 1960 karena banyak diantara tokoh tokohnya yang terlibat PRRI/Permesta. Sejak tahun 1960 itu, para anggota dan simpatisan Masyumi tidak punya partai lagi.

Memang pada waktu Masyumi dibubarkan masih ada beberapa parpol yang berasaskan Islam seperti NU, PSII, dan Perti. Tetapi partai-partai tersebut dinilai kurang dekat dengan Masyumi.

Ketika Orde Baru mulai lahir maka dibentuklah Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi dengan ketua pertamanya Djarnawi Hadikusumo. Kalau dicermati, partai baru inilah yang akan dijadikan wadah politik eks Masyumi atau simpatisannya. Tetapi kemudian terlihat warga eks Masyumi tidak terlalu nyaman dengan partai ini karena dalam perjalanannya partai ini terlalu mengikuti arah pemerintah Orde Baru.

Pada Januari tahun 1973, empat parpol Islam itu yakni NU, Parmusi, PSII, dan Perti bergabung atau tepatnya berfusi dalam satu parpol yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam tekanan politik Orde Baru tentulah partai ini tidak dapat berkembang secara optimal. Sesudah reformasi, PPP masih cukup eksis tetapi partai ini bukanlah dianggap sebagai jelmaan Masyumi.

Pada awal reformasi yang dianggap oleh sebahagian ummat sebagai penerus Masyumi adalah Partai Bulan Bintang. Pada pemilu 1999, PBB memperoleh kursi di DPR RI 2,81% dan pada pemilu 2004 memperoleh kursi di DPR RI yakni 2%.

Manuver cantik dan tepat dilakukan PBB pada Pilpres 2004, bergabung dengan partai koalisi pengusung SBY-JK yang kemudian memenangkan pertarungan pilpres yang untuk pertama kalinya dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Walaupun hanya punya kekuatan 2% di parlemen tetapi partai ini cukup lincah bermanuver. Yusril Ihza Mahendra selama pemerintahan SBY pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Sekretaris Negara dan juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan MS Kaban yang juga petinggi PBB pernah menduduki jabatan Menteri Kehutanan.

Tetapi pada Pemilu 2014 ,partai ini kurang beruntung karena tidak mampu memenuhi Ambang Batas Parlemen sehingga tidak ada kadernya yang duduk di DPR RI.

Tentulah secara teori ketidak berhasilan partai ini memenuhi ambang batas parlemen karena partai ini kekurangan kader. Karenanya merupakan kabar yang menggembirakan bagi PBB ketika Haji Lulung mengatakan ia siap "bedol desa" dari PPP.

Memang Abraham Lunggana, nama asli Haji Lulung belum secara spesifik menyatakan akan pindah ke PBB tetapi Yusril telah mengklaim Haji Lulung akan jadi kader PBB.

Seperti diketahui Abraham Lunggana punya pengaruh besar pada PPP di DKI Jakarta. Di bawah kepemimpinannya PPP berhasil meraih 10 kursi di DPRD DKI dan 3 kursi di DPR RI dari dapil DKI Jakarta.

Penyebab kekecewaan Haji Lulung ke PPP karena sampai sekarang DPP PPP di bawah pimpinan Romahurmuzij belum mengembalikan jabatan Ketua DPW PPP DKI Jakarta ke tangannya.

Melihat potensi yang dipunyai Haji Lulung, tentulah DPP PPP harus berpikir keras dengan "ancaman"-nya yang akan melakukan "bedol desa" itu. Apabila Haji Lulung meninggalkan PPP maka diperkirakan partai berlambang Ka' bah itu akan kesulitan juga mencari tokoh seperti dia.

Sebenarnya tidak hanya Haji Lulung tetapi beberapa fungsionaris PPP lainnya seperti Ahmad Yani dan teman temannya juga berencana pindah ke PBB. Ahmad Yani mengatakan ada 30 pengurus dan elit PPP lainnya yang akan pindah ke PBB, seperti Wakil Ketua Umum PPP, Tamam Achda, dan beberapa kader lainnya.

Apabila hal ini benar benar terjadi maka PPP akan kehilangan beberapa kader terbaiknya sementara PBB akan memperoleh keuntungan dari masuknya kader kader baru itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2