Selama ini sudah muncul anggapan yang kuat dimasyarakat bahwa biaya untuk maju pada pilkada itu cukup besar.Dari berbagai pemberitaan yang muncul biaya yang dibutuhkan untuk pilkada kabupaten/kota saja bisa berkisar pada angka Rp.40 Miliar.
Mungkin karena biaya yang besar itu jugalah banyak Kepala Daerah yang tersangkut masalah hukum.
Pada Desember 2017 ,Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan ,tahun 2004-2017 terdapat 392 Kepala Daerah tersangkut masalah hukum ,jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.
Tidak dapat ditampik kesan ,beberapa kepala daerah yang telah mengeluarkan biaya besar itu harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya itu dengan melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.Tindakan yang dilakukan antara lain : bagi bagi proyek dengan kewajiban pemberian fee kepada Kepala Daerah( KDH), jual beli jabatan,pengutipan fee terhadap berbagai ijin yang diberikan serta berbagai tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum.
Peristiwa Operasi Tangkap Tangan ( OTT) yang berkaitan dengan Bupati Bandung Barat,Abu Bakar semakin menambah deretan fakta yang menunjukkan bahwa biaya untuk ikut pilkada itu cukup besar.
Seperti yang terungkap di media ,uang yang diduga diterima oleh Bupati Bandung Barat Abu Bakar dipastikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membiayai pencalonan istrinya ,Elin Suharliah ,dalam pilkada 2018. Uang itu salah satunya akan digunakan untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei.( Harian Kompas,Kamis ,12/4/2018).
Pola yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah dengan meminta uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Sekurang kurangnya ada 2 kesan yang muncul tentang kasus Bupati Bandung Barat ini.
Pertama untuk membiayai istrinya maju pada pilkada ,ia harus meminta sejumlah dana kepada SKPD yang berada dalam pengaruh kekuasaannya.Oleh karena yang meminta ini adalah Bupati maka sangat sulit bagi kepala SKPD untuk menolak atau untuk tidak memenuhinya.
Kita tidak tahu apakah Abu Bakar punya atau tidak punya uang pribadi untuk membiayai istrinya maju pada pilkada tetapi yang jelas ia harus meminta dana itu dari para kepala SKPD.
Kedua,ada lembaga survei yang dibayarnya yang tujuan nya untuk melihat posisi istrinya pada pilkada. Sepanjang hasil survei itu untuk mengetahui tingkat keterpilihan istrinya itu sah sah saja.Tetapi kalau hasil survei itu dipublikasikan ke publik dengan maksud agar meningkatkan tingkat keterpilihan istrinya maka hal ini akan memunculkan pertanyaan lain  yakni sejauhmana independensi sebuah lembaga survei.
Kasus  dugaan korupsi Abu Bakar menambah panjang daftar KDH yang tersangkut masalah korupsi dan kuat dugaan tindakan korupsi itu dilakukan karena ada kaitannya dengan jumlah dana yang dikeluarkan untuk pilkada cukup besar.
Hal hal seperti ini tentu merupakan bahan yang penting untuk mengkaji apakah model pemilihan langsung kepala daerah ini masih terus dilanjutkan atau sudah saatnya dikembalikan ke DPRD.
