Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Pensiunan PNS

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Beda Sudut Pandang Sri Mulyani dengan Rizal Ramli tentang Aksi Kartu Kuning Zaadit

13 Februari 2018   06:24 Diperbarui: 13 Februari 2018   18:11 2625 6 9
Beda Sudut Pandang Sri Mulyani dengan Rizal Ramli tentang Aksi Kartu Kuning Zaadit
sumber ilustrasi: suratkabar.id

Kalaulah target aksi pemberian kartu kuning untuk Jokowi untuk mendapat perhatian publik maka bolehlah disebut target itu telah tercapai. Nama Zaadit Taqwa Ketua BEM UI tiba tiba jadi populer. Aksinya di Balairung UI, 2 Februari 2018 itu telah menjadi pembicaraan hangat dan berbagai artikel juga bermunculan di Kompasiana untuk membahas aksi tersebut.

Sebagai sebuah aksi terutama di hadapan Presiden Jokowi tentu kejadian itu juga akan menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Dari berbagai tanggapan yang kontra dan pro itu menarik untuk menyimak pandangan dua orang tokoh yang dua-duanya merupakan ekonom, yakni Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan saat ini) dan Rizal Ramli yang juga pernah menduduki jabatan Menko pada Kabinet Kerja Jokowi.

Sri Mulyani mengatakan, "Jadi mahasiswa UI yang mau kasih kartu kuning atau demo, harus sudah dapat kuliah Pengantar Ekonomi Makro." Hal ini diucapkan Sri Mulyani di Auditorium FEB UI, Depok, 5 Februari 2018 (detikfinance, 6/2/2018). Menurut Sri Mulyani, jika mahasiswa tersebut sudah mendapatkan kuliah ekonomi makro, maka setidaknya dinilai dapat mengetahui soal kondisi ekonomi.

Kemudian Sri Mulyani melanjutkan dengan kalimat yang terasa menyindir, "Kalau sudah dapat pengantar ekonomi makro baru demo ya. Kalau belum terus demonya salah itu malu-maluin, jangan bilang pernah diajar saya". Kalau disimak pernyataan tersebut dan diartikan secara bebas, Sri Mulyani menyatakan kalau mau demo atau kalau mau kritik harus dibekali oleh ilmu pengetahuan. Siapa pun yang mau demo harus menguasai betul masalahnya, termasuk teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang dikritik itu.

Seolah olah untuk menjawab kritik Sri Mulyani tentang aksi kartu kuning Zaadit, Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli berkomentar melalui twitternya. Cuitannya di twitter itu berkata "Ternyata nora banget demokrasi boleh saja beda pendapat, ikut kuliah percuma, wong situ bisanya cuma minjem dengan bunga tinggi, yield bonds RI 2-3 % lebih tinggi dari Thailand, Philipina & Vietnam. Itu rugikan Indonesia milyaran dollar tahu? Situ belajar lagi basic finance," cuitan akun @RamliRizal seperti diikuti detikFinance, Selasa (6/2/2018).

Sumber: Twitter @RamliRizal
Sumber: Twitter @RamliRizal

Rizal Ramli sepertinya mengingatkan bahwa beda pendapat dalam negara demokrasi boleh saja. Beda pendapat itu tidak harus didukung oleh pengetahuan atau penguasaan teori yang mumpuni. Beda pendapat itu tidak harus menguasai teori atau harus mengikuti kuliah tentang suatu mata pelajaran karena kata Rizal Ramli "ikut kuliah percuma, wong situ bisanya cuma minjem dengan bunga tinggi".

Menurut Rizal Ramli untuk mengkritik atau beda pendapat tidak harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Sikapnya tersebut terlihat dengan jelas ketika ia me-retweet ucapan akun @riyanto_krida yang sebelumnya menanggapi cuitannya.

"260 juta rakyat Indonesia tidak semua belajar makro ekonomi, bahkan tidak semua kuliah. Masa 260 juta rakyat itu g ada yang boleh kritik pemerintah...? Menteri ini koq makin ngawur".

Beda pandangan Sri Mulyani dan Rizal Ramli ini mungkin karena perbedaan latar belakangnya. Sri Mulyani sejak mudanya dibesarkan dalam lingkungan akademik di UI, almamaternya. Sedangkan Rizal Ramli sewaktu masih mahasiswa di kampusnya ITB sudah menjadi seorang aktivis atau tepatnya menurut istilahnya dia adalah orang pergerakan.

Di masa pemerintahan Orde Baru ia juga sudah dikenal karena kritikannya yang tajam dan untuk itu ia pernah ditahan. Terlepas dari substansi yang diungkapkan oleh Zaadit tentang kartu kuning nya terhadap Jokowi, maka layak juga untuk memperbincangkan apakah setiap pendemo atau setiap kritik harus dibarengi dengan pemahaman yang kuat terhadap landasan landasan teori tentang sasaran kritik tersebut.

Ketika para nelayan atau petani misalnya melakukan aksi unjuk rasa tentang suatu kebijakan pemerintah, apakah para nelayan atau petani itu harus menguasai teori-teori yang berhubungan dengan tuntutan mereka. Begitu juga halnya dengan kritik atau aksi yang dilakukan mahasiswa apakah juga harus dibekali dengan landasan yang kuat tentang dasar dasar akademik berkaitan dengan gerakan mereka.

Kalau ditilik secara umum, usia mahasiswa berada pada kisaran 18-23 tahun. Tentu lah mereka yang masih muda itu tidak akan sama tingkat pengetahuannya dengan para dosen atau guru besarnya. Lalu dengan pengetahuan yang masih "seumur jagung" itu, apakah mereka tidak boleh melakukan aksi ataupun kritikan?

Dalam konteks perbincangan yang demikianlah menjadi menarik untuk mencermati sindiran yang dikemukakan Rizal Ramli terhadap Sri Mulyani.

Salam Demokrasi!