Rabu,17 Januari 2018 ,Presiden Jokowi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang akan segera bertarung pada pilgub Jawa Timur.Kemudian Presiden juga melantik Jenderal ( Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan  ( KSP) menggantikan Teten Masduki yang beralih tempat sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden .Selanjutnya Jokowi juga mengangkat dan melantik Jenderal ( Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres) mengganti kan Almarhum KH Hasyim Muzadi. Pejabat lainnya yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo adalah Marsekal Madya Yuyu Sutisna yang diangkat sebagai KSAU.
Moeldoko dilahirkan di Kediri ,Jawa Timur  pada 8 Juli 1957.Ia merupakan Alumnus terbaik Akmil tahun 1981 dan meraih penghargaan terbaik dan memperoleh Bintang Adhi Makayasa.
Karir militernya cukup cemerlang sehingga ia pada 30 Mei 2013 diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat  yang dijabatnya sampai 30 Agustus 2013 .Karir militernya mencapai puncak ketika ia diangkat menjadi Panglima TNI pada 30 Agustus 2013 dimasa pemerintahan SBY. Jabatan sebagai Panglima TNI ini diembannya sampai 8 Juli 2015 yang kemudian karena pensiun ,tongkat komando diserahkannya kepada Jenderal Gatot Nurmantyo. Setelah menyelesaikan baktinya sebagai Panglima TNI ,namanya masih sering juga disebut karena ia juga adalah Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI).
Diluar kedudukannya sebagai Ketua Umum HKTI ,banyak pengamat mulai melirik nya ketika pada  kegiatan resepsi perkawinan Kahiyang Ayu- Bobby Nasution ,8 November 2017 di Solo. Pada salah satu acara resepsi ,Moeldoko bertindak atas nama Jokowi menyampaikan kata sambutan sebagai tuan rumah.
Mengingat Jokowi sering menggunakan bahasa bahasa simbol dalam komunikasi politik maka para pengamat mulai meraba raba ,peran apa nantinya yang akan diberikan Jokowi kepada purnawirawan jenderal ini.
Tanda tanya itu terjawab sudah ,ketika Moeldoko dilantik sebagai KSP pada 17 Januari 2018 yang lalu. Dari rekam jejak pengalaman kerjanya dan juga dari kemampuan intelektualnya banyak kalangan yang menilai bahwa pria kelahiran Kediri ini akan mampu mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya. Tetapi banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa pengangkatan Moeldoko pada jabatan prestisius itu tidak hanya karena kemampuan pribadinya atau karena kedekatannya dengan Jokowi saja .
Ada hal lain yang juga penting yaitu ,Moeldoko mewakili sesuatu dan sesuatu itu adalah kekuatan militer di negeri ini. Sejak jadi capres pada 2014 ,sudah terlihat Jokowi sudah merangkul purnawirawan TNI. Jenderal ( Purn) Wiranto dan Jenderal ( Purn) Luhut Binsar Panjaitan telah ikut menjadi ring satu nya Jokowi dalam tim pemenangan.
Mungkin pada saat itu Jokowi membutuhkan purnawirawan TNI karena yang dihadapi nya adalah Prabowo Subianto seorang jenderal purnawirawan yang juga punya pengaruh besar dikalangan TNI. Tetapi sesudah Pilpres usai, terlihat Jokowi masih membutuhkan kehadiran para purnawirawan TNI dalam pemerintahannya.
Pada sekarang ini ,dua dari empat menteri koordinator ( Menko) dijabat oleh purnawirawan jenderal yaitu Wiranto pada Menkopolhukam dan Luhut BInsar Panjaitan pada Menko Maritim.
Selain Menko,Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu juga menduduki jabatan strategis yaitu sebagai Menteri Pertahanan. Oleh karena personal kabinet selalu dapat diartikan sebagai perwujudan sebuah kompetensi dan juga representasi dari kekuatan politik maka tidak salah kalau ditapsirkan bahwa Jokowi memang masih membutuhkan dukungan politik dari TNI. Ada beda dukungan politik maupun peran politik TNI atau ABRI pada masa Orde Baru dengan masa sekarang ini.
Pada masa Orde Baru ,legalitas ABRI didalam politik berdasarkan konsep dwi fungsi ABRI.Sementara di era reformasi ini konsep dwi fungsi itu telah dihilangkan. Artinya keikutsertaan purnawirawan TNI pada pemerintahan bukan karena perintah undang undang tetapi lebih dititik beratkan pada kepentingan politik praktis bagi pemegang kekuasaan. Dengan demikian terlihat bahwa purnawirawan TNI terjun ke dunia politik justru karena diundang atau karena dimintakan oleh pemegang atau calon pemegang kekuasaan.
Karena nya harus juga diakui dalam dunia politik sekarang ini ,TNI atau purnawirawan nya juga merupakan sebuah realitas politik yang tidak bisa diabaikan. Pada proses Pilkada yang sedang berlangsung sekarang ini ,beberapa partai politik juga mengusung purnawirawan TNI sebagai pasangan calonnya sebagaimana yang terlihat antara lain seperti di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Harus juga diakui, kecintaan masyarakat terhadap TNI juga terlihat meningkat ,yang antara lain ditunjukkan hasil survei yang mengatakan ,institusi Pemerintah yang paling dipercaya masyarakat sekarang ini adalah TNI. Begitu juga halnya ketika dilangsungkan peringatan HUT TNI 5 Oktober 2017 di dermaga di Cilegon terlihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi yang tentunya dapat ditapsirkan sebagai bentuk kecintaan kepada tentara pejuang negeri ini. Dengan demikian masuknya Jenderal ( Purn) Moeldoko tidak salah kalau diartikan sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas kehadiran TNI dalam konfigurasi politik Indonesia.
Salam Persatuan!
