Menjelang periBersatu Namun Terpecahngatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebagian rakyat masih harus berjibaku di jalan berlumpur, seperti yang tergambar dalam banyak potret jalanan rusak di pelosok negeri. Foto truk terguling di jalan becek bukan sekadar insiden sepele, tapi simbol ketimpangan pembangunan yang nyata: rakyat diabaikan, elite dimanjakan.Sementara itu, pemerintah terus menggenjot proyek-proyek raksasa seperti Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat Jakarta–Surabaya, dan program makan bergizi gratis. Ketiganya membutuhkan anggaran triliunan rupiah. Tapi di sisi lain, ribuan desa masih gelap gulita tanpa listrik, jalan rusak berat, dan anak-anak sekolah berjalan kaki berjam-jam melewati hutan dan sungai.
Kemewahan Para Pejabat dan Komisaris: Rakyat Disuruh Hemat, Mereka Hidup Nikmat
Kondisi ini semakin menyakitkan jika melihat kemewahan yang dinikmati para pejabat dan petinggi BUMN. Di tengah seruan untuk hidup sederhana, mereka justru hidup dalam kemewahan:
Direktur utama BUMN bisa menerima gaji pokok hingga Rp250–500 juta per bulan, belum termasuk tunjangan, bonus kinerja, fasilitas mobil dinas, tiket pesawat kelas bisnis, hingga rumah dinas. Komisaris utama BUMN besar menerima honor puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, padahal sebagian besar tidak terlibat langsung dalam operasional harian. Di tahun 2022, gaji dan tunjangan seluruh direksi Pertamina dilaporkan mencapai Rp3,8 miliar per bulan secara kolektif (CNN Indonesia, 5 Desember 2022). Bahkan saat beberapa BUMN mengalami kerugian, bonus dan tunjangan untuk jajaran direksi tetap mengalir.
Yang lebih ironis, beberapa posisi komisaris justru diisi oleh mantan tim sukses politik, bukan profesional murni. Maka wajarlah jika rakyat melihat ini sebagai bentuk "politik balas budi" yang merusak sistem meritokrasi.
Rakyat di Bawah: Jalan Rusak, Listrik Mati, Harga Tak Terkendali
Berbeda dengan kenyamanan para elit, rakyat kecil masih harus menerima kenyataan pahit:
- Jalan utama desa yang rusak berat dan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan.
- Daerah-daerah yang belum tersambung listrik PLN hingga hari ini.
- Akses pendidikan dan kesehatan yang masih tertinggal, terutama di wilayah timur Indonesia.
- Harga sembako yang terus naik, tanpa penghasilan tetap.
Dalam kondisi ini, membangun proyek raksasa di pusat kekuasaan seperti IKN seakan menegaskan bahwa negara lebih peduli pada citra dan gengsi, bukan pada kebutuhan mendesak rakyat.
Skala Prioritas: Antara Janji Politik dan Realitas Lapangan
Pemerintah dan penguasa saat ini tampak lebih fokus pada pemenuhan janji politik jangka pendek, bukan penyusunan skala prioritas berdasarkan kajian mendalam. Alih-alih memperbaiki sekolah, jalan, atau layanan publik di daerah, justru yang dibangun adalah infrastruktur besar yang hanya dinikmati kalangan tertentu.
Padahal, pembangunan idealnya dimulai dari kebutuhan dasar rakyat: akses yang layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, dan jaminan sosial yang menyentuh akar rumput.
