Manokwari, 13 Mei 2025 --- Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan pelabuhan di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, menuai penolakan keras dari mahasiswa asal wilayah tersebut. Salah satunya  Amison Adii, mahasiswa asal Deiyai yang saat ini menempuh studi di Manokwari. Penolakannya bukan tanpa alasan. Di balik proyek yang diklaim pemerintah sebagai solusi pembangunan, tersembunyi potensi persoalan serius yang mengancam masyarakat adat dan lingkungan setempat.
"Ini bukan soal kemajuan atau tidak. Ini soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan," ujar Amison saat ditemui tim kami di salah satu sekretariat mahasiswa Papua di Manokwari. Ia menunjukkan sejumlah dokumen rencana proyek yang menurutnya tidak pernah dibuka secara transparan kepada masyarakat adat Deiyai.
Proyek yang Minim Informasi Publik
Berdasarkan penelusuran tim investigasi, hingga saat ini tidak ditemukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dipublikasikan secara terbuka terkait proyek PLTA dan pelabuhan tersebut. Bahkan, sejumlah tokoh adat dan masyarakat kampung di Distrik Tigi Barat dan Tigi Timur yang menjadi lokasi strategis proyek, mengaku belum mengetahui rencana detail pembangunan itu.
"Kami baru dengar dari orang luar, tapi tidak pernah ada pemerintah datang duduk bersama kami. Tanah itu kami punya, bukan pemerintah yang punya," ujar seorang kepala kampung di Deiyai yang meminta namanya dirahasiakan demi keamanan.
Jejak Perusahaan Asing dan Potensi Eksploitasi SDA
Dokumen internal yang berhasil diperoleh dari seorang sumber di pemerintah daerah mengindikasikan bahwa proyek ini melibatkan investor asing yang sebelumnya terlibat dalam eksplorasi tambang di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa pembangunan PLTA dan pelabuhan hanyalah pintu masuk bagi ekspansi industri ekstraktif ke wilayah adat Deiyai yang masih kaya hutan dan sungai alami.
"Jika PLTA dibangun, sungai kami akan berubah. Ikan-ikan hilang, danau rusak, hutan ditebang. Itu bukan kemajuan, itu kemunduran," kata Amison dengan nada tegas.
Pengabaian Hak Masyarakat Adat
Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan berbagai regulasi perlindungan masyarakat adat, setiap bentuk investasi atau pembangunan harus mendapat persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan secara penuh (FPIC). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini nyaris tidak dijalankan.
