Variabel lainnya yang mungkin dipertimbangkan secara bersamaan adalah pertahanan kekuasaan yang dalam hal ini sepadan dengan motivasi mempertahankan elektabilitas dan kepercayaan masyarakat. Artinya, sangat mungkin presiden mempertimbangkan untuk tidak mau kalah popularitas apalagi mengambil solusi dari pihak lain. Karenanya pertimbangan presiden juga menentukan afiliasi mana yang dia pilih, tentu sedikit sekali kemungkinannya beerafiliasi dengan pihak yang sebelumnya dia lawan pada pemilu presiden tahun 2019 yang lalu. Jadi tidak semata-mata Presiden pro pada oligark atau pengusaha besar, bisa jadi karena alternatif ide tersebut ditolak atau direduksi oleh variabel lain, dalam hal ini ketidakpercayaan pada pihak lain atau pertahanan kekuasaan.
Menarik juga membahas terkait tipologi sistem penasehat Presiden, apakah formalistik, kompetitif atau kolegial (Herman dan Preston, 1994). Selanjutnya hal itu berdampak pada konteks saat presiden mengambil sebuah informasi. Sejak awal kita diperlihatkan bahwa para mentri selain menyepelekan juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda atau dengan kata lain apa yang disebut Allison (1971) sebagai koalisi aktor yang otonom. Sebagai contoh akhir-akhir ini terjadi simpang siur persoalan mudik. Pak Luhut dan Fadjroel Rachman senada mengatakan tidak ada larangan mudik tetapi belakangan Mentri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan jika presiden akan berusaha keras mengajak masyarakat tidak mudik.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram mudik ditengah-tengah wabah Covid-19. Artinya tim Presiden otonom, tidak hanya itu, kejadian Stafsus Presiden yang tengah viral karena ketahuan menyebarkan surat edaran ke kecamatan juga menjadi bukti bahwa tim yang dipimpin oleh Pak Jokowi tidak kolegial, tidak juga formalistik tapi otonom dan kompetitif.  Selanjutnya —->
