Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Utang luar negeri (foreign debt) adalah variabel yang bisa saja mendorong perekonomian sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi. Mendorong perekonomian maksudnya, jika hutang-hutang tersebut digunakan untuk membuka lapangan kerja dan investasi dibidang pembangunan yang pada akhirnya dapat mendorong suatu perekonomian, sedangkan menghambat pertumbuhan apabila utang-utang tersebut tidak dipergunakan secara maksimal karena masih kurangnya fungsi pengawasan atas penanggung jawab utang-utang itu sendiri. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia, salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh (inflasi).
Utang luar negeri sama halnya seperti modal pembangunan. Utang luar negeri dapat meningkatkan kegiatan investasi agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Seperti yang kita lihat, bahwa investasi sering kali mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lain pertumbuhan ekonomi juga ikut mempengaruhi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka setiap sektor perekonomian harus berproduksi lebih cepat dan banyak dari tahun sebelumnya. Ukuran kemajuan perekonomian dalam suatu negara akan selalu dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Tak terkecuali untuk negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan selalu menjadi pusat perhatian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.
Adanya utang luar negeri ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah melalui pengeluaran pembangunan. Besarnya pengaruh tidak langsung penerimaan pajak terhadap utang luar negeri pemerintah melalui pengeluaran pembangunan. Defisit anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah melalui pengeluaran pembangunan. Terdapat hubungan atau pengaruh antara pengeluaran pemerintah dengan pajak. Di Indonesia besarnya defisit anggaran pemerintah lebih disebabkan oleh besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus ditanggung oleh APBN setiap tahunnya. Kenaikan harga minyak dunia telah membuat subsidi BBM menjadi bertambah besar dan selanjutnya memperbesar defisit anggaran, karena sebagian kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia hasil dari ekspor akibat belum mampunya produksi dalam negeri memenuhi konsumsi BBM yang sangat besar. Defisit anggaran dan pembayaran cicilan utang berpengaruh signifikan terhadap kurs dolar. Pembayaran cicilan utang memiliki pengaruh yang dominan terhadap kurs dolar dibandingkan dengan pengaruh total defisit anggaran terhadap kurs dolar. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kondisi moneter. Kondisi moneter tersebut meliputi tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan inflasi. Kebijakan defisit anggaran yang ekspansif akan mendorong peningkatan suku bunga dan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Pembayaran pinjaman korporasi dan pemerintah akan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan depresiasi nilai tukar rupiah tersebut akan mempengaruhi utang luar negeri dalam jangka panjang berupa peningkatan jumlah utang dalam mata uang rupiah.
Kedua, pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah. Utang suatu negara dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah yang sangat besar, dimana jumlah pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan akan menyebabkan kondisi anggaran mengalami defisit. Itu sebabnya pemantauan yang cermat diperlukan untuk biaya operasional lembaga-lembaga publik untuk mengurangi risiko default (gagal bayar) untuk layanan pembayaran utang publik.
Ketiga, kurs dolar berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah. Indonesia mengalami resiko kurs utang luar negeri yang cukup besar, karena utang luar negeri berbentuk valuta asing. Apabila terjadi apresiasi atau depresiasi rupiah terhadap mata uang asing maka akan berdampak pada utang luar negeri. Depresiasi rupiah akan menyebabkan utang luar negeri Indonesia bertambah karena Indonesia membayar utang luar negeri dalam valuta asing, demikian pula sebaliknya. Resiko kurs ini tidak saja memberatkan APBN tetapi juga perekonomian nasional. Faktor-faktor penyebab peningkatan utang luar negeri ternyata dua per tiga di serap oleh defisit neraca pembayaran sedangkan sepertiga disebabkan fluktuasi nilai tukar. Menurut kementrian keuangan tahun 2014, bahwa depresiasi atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya US dolar menyebabkan jumlah utang luar negeri Indonesia dalam rupiah membengkak karena utang luar negeri yang diambil pemerintah adalah berbentuk valuta asing sesuai kesepakatan dengan Negara atau lembaga pemberi pinjaman. Keempat, utang luar negeri pemerintah tahun sebelumnya berpengaruh terhadap utang luar negeri pemerintah. Utang luar negeri pemerintah tahun sebelumnya menjadi variabel yang memilki pengaruh langsung dan pengaruh total paling dominan terhadap utang luar negeri pemerintah.
Untuk mengurangi utang luar negeri yang semakin hari semakin bertambah, maka diperlukan adanya solusi dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Pemerintah harus merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan APBN terhadap utang khususnya utang luar negeri. Kebijakan yang dapat diambil adalah peningkatkan penerimaan pajak dengan meminimalisasi kebocoran pajak yang selama ini cukup besar dan memaksimalkan potensi pajak yang dimiliki Indonesia, karena penerimaan pajak masih belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi pajak yang dimiliki. Untuk tahun-tahun mendatang hendaknya penerimaan negara hendaknya tidak hanya bergantung kepada pajak melainkan memaksimalkan penerimaan dari sektor migas dan BUMN yang selama ini masih belum dikelola secara efisien. Defisit anggaran pemerintah hendaknya tidak dipergunakan untuk membiayai subsidi BBM namun dipergunakan untuk menambah pengeluaran pembangunan sehingga dapat memberikan kontribusi langsung secara positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Kebijakan pengambilan utang baru untuk menutup utang yang lama perlu dikaji ulang, karena dalam jangka panjang kebijakan menutup utang luar negeri yang lama dengan mengambil utang baru dapat berimplikasi pada penambahan jumlah total utang luar negeri dari tahun ke tahun yang membuat Indonesia akan masuk perangkap utang (debt-trap), sehingga akan memberikan beban yang sangat besar pada APBN dalam jangka panjang. Konsekuensi dari utang luar negeri yang besar adalah berkurangnya kemampuan APBN dalam memberikan stimulus bagi perekonomian karena dana pemerintah terpakai untuk membayar cicilan utang yang besar pada setiap tahunnya, sedangkan pembayaran cicilan utang tersebut tidak memberikan dampak bagi perekonomian dalam negeri. Utang luar negeri pemerintah hendaknya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada peningkatan penerimaan negara sehingga beban utang dapat dikurangi di masa yang akan datang.
