Tanjung Selor -- Para tokoh akademisi dari Universitas Kaltara menyampaikan pernyataan resmi terkait dinamika sosial dan politik yang tengah berkembang di Indonesia. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat nilai-nilai demokrasi.
Rektor Universitas Kaltara, Dr. Didi Adeiansyah, S.T.P., M.M., bersama Wakil Rektor Ar. Sholehah, M.T., I.A.i., dan Kabiro UPKK Hamidan, S.E., menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban umum serta merespons aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online.
Dalam pertemuan silaturahmi yang berlangsung hangat antara Universitas Kaltara dan Polda Kaltara, para akademisi menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak demokratis warga negara. Meski demikian, mereka juga menekankan perlunya kewaspadaan terhadap kelompok-kelompok yang berusaha menunggangi aksi tersebut untuk tujuan destruktif.
"Polri telah menunjukkan kesigapan dan ketegasan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan nasional. Kami mendukung penuh langkah Polri dalam mengungkap pelaku tindakan anarkis yang tidak merepresentasikan massa penyampai aspirasi," tegas para akademisi Universitas Kaltara.
Lebih lanjut, pihak kampus mendorong Polri untuk terus melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional standar (SOP) pengamanan unjuk rasa. Selain itu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan juga dinilai penting agar aparat selalu menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia dan standar kepolisian yang berlaku secara universal.
Pernyataan ini ditutup dengan ajakan bersama untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah
 masyarakat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
