Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Peran Strategis Diplomasi Multilateral di Tengah Prioritas Diplomasi Bilateral Indonesia

21 Maret 2021   22:32 Diperbarui: 22 Maret 2021   08:48 448
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: http://undiknas.ac.id/

Hampir 4.000 prajurit TNI dan polisi Indonesia berpartisipasi menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB. Hingga Desember 2017, Indonesia menggalang dukungan dari berbagai negara untuk mewakili kawasan Asia melalui berbagai forum bilateral dan multilateral.

Kurangnya perhatian pemerintah pada diplomasi multilateral, misalnya, bisa dialamatkan pada ketidakhadiran presiden Jokowi pada sidang umum PBB. Memang posisi itu merupakan hak sebuah negara dengan berbagai alasannya. 

Namun demikian, absennya seorang kepala negara atau pemerintahan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen multilateral. Hal ini mengingat keanggotaan di organisasi internasional, khususnya PBB, berbasis pada negara.

Presiden Jokowi memang tidak harus hadir pada berbagai forum global/multilateral itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atau menteri terkait saling bekerja sama menggantikan ketidakhadiran Presiden Jokowi.

Namun demikian, kehadiran presiden tetap menjadi etika dasar bagi diplomasi internasional, seperti di PBB. Selain itu, kehadiran Presiden juga menunjukkan sejauh mana forum internasional itu penting bagi kepentingan nasional negara. Presiden Jokowi juga tidak menghadiri BDF 2016 dan 2017.

Meskipun demikian, pada forum multilateral atau isu global lainnya, Indonesia secara jelas memperlihatkan kepentingan dan komitmennya. Pada isu kemanusiaan etnis Rohingya dan Palestina, kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi sangat penting. 

Apalagi diplomasi kemanusiaan Indonesia harus berhadapan dengan kebijakan unilateral Presiden AS, Donald Trump, tentang penerapan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Diplomasi melalui forum BDF 2018, OKI, dan Sidang Majelis Umum PBB menjadi bukti kontinuitas dukungan Indonesia bagi Palestina. 

Melalui berbagai forum multilateral itu, Presiden Jokowi seakan hendak menjelaskan bahwa lima tahun pertama pemerintahan telah memberikan waktu cukup untuk meletakkan landasan kuat di tingkat domestik bagi aktivisme global diplomasi Indonesia. 

Tidak ada alasan bagi diplomasi Indonesia untuk tidak percaya diri dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan global di berbagai forum multilateral.

###

Bahasan diary diplomasi di atas juga menunjukkan bahwa diplomasi multilateral dan bilateral itu sebenarnya saling melengkapi. Praktik diplomasi antar-negara kadang-kadang tidak bisa dipisahkan antara diplomasi bilateral dan multilateral. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun