Ambyarnya Demokrasi dan Peluangnya di Myanmar

Dominasi militer
Dominasi itu semakin mengeraskan kekuasaan militer untuk tidak mempertimbangkan kemungkinan membangun kesepakatan-kesepakatan politik dengan kelompok sipil atau NLD.

Tanpa NLD dan Parlemen hasil pemilu 2020, militer membentuk pemerintahan yang berkuasa pada saat ini hingga satu tahun ke depan. Salah satu janjinya adalah penyelenggaraan pemilu. Dengan kekuasaannya, militer Myanmar bakal mengatur berbagai aturan main yang menguntungkannya. 

Sistem pemerintahan dan politik Myanmar kembali ke sistem sebelum 2010. Jenderal Hlaing telah menyatakan pemerintahan dijalankan berdasarkan Konstitusi 2010. Meskipun demikian, pemerintahan militer itu tidak lagi menyertakan NLD di dalam kabinetnya. 

Peluang demokratisasi
Dalam kondisi seperti ini, kritik para aktivis demonstrasi Myanmar terhadap ASEAN sebenarnya cenderung mengurangi peluang demokrasi terbangun kembali di negeri itu. 

Perkembangan politik di Myanmar menunjukkan beberapa hal menarik. Pertama, kelompok sipil, termasuk NLD, tidak mampu mendesakkan kepentingan demokratisnya kepada pemerintahan militer. Tuntutan pembebasan Daw Suu Kyi dan pemimpin NLD tidak disetujui pihak militer.

Kedua, demokratisasi yang dibangun oleh kekuatan militer hanya akan membuka peluang bagi kudeta-kudeta selanjutnya. Militer tidak benar-benar kembali ke bangsal, tetapi selalu mengintai untuk menghancurkan demokrasi. Demokrasi cenderung mengurangi kekuasaan dominatif militer. Selain itu, terlalu sedikit pengalaman demokratisasi di dunia yang diinisiasi oleh kelompok militer mampu menghasilkan demokrasi yang stabil dan berkesinambungan.

Ketiga, kelompok sipil dan militer Myanmar tampaknya tidak membuka peluang bagi pembenyukan pakta atau kesepakatan demokratis di antara mereka. Perkembangan politik di Myanmar hingga saat ini membuktikan kecilnya kemungkinan kedua pihak bersepakat untuk berdamai dan berdemokrasi. Masing-masing pihak bersikeras membangun demokrasi, tanpa melibatkan pihak lain.

Keempat, peluang demokratisasi hanya mungkin muncul dari faktor internasional. Aktor di luar Myanmar itu harus mempunyai kemampuan menjembatani kepentingan NLD dan militer. 

Tujuannya adalah mendorong dialog demi perdamaian dan mendesain jalan demokratisasi. Hingga saat ini, ASEAN menjadi aktor internasional yang paling berpeluang menjalankan peran mediator itu, ketimbang Amerika atau China, atau bahkan PBB.

Walaupun peluang keempat menjadi yang paling mungkin ditempuh, realisasinya sangat tergantung pada persetujuan pihak-pihak yang bertikai Di Myanmar. 

Kedua pihak ---yaitu militer dan NLD--- perlu didengar pendapatnya dan harus menyampaikan kesepakatan mereka untuk meminta ASEAN melakukan mediasi untuk menciptakan perdamaian dan demokrasi di Myanmar.