Kekhawatiran Partai Demokrat Versi Cikeas

Satu bulan lebih masyarakat Indonesia harus menyaksikan krisis kudeta Partai Demokrat (PD). Awalnya adalah sebuah tuduhan mengenai 'peluang' kudeta. Sebuah tuduhan serius karena dilontarkan Ketua Umum PD versi Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021.

Satu bulan setelah itu, tuduhan AHY menjadi sebuah kenyataan dengan terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB itu menobatkan Moeldoko sebagai Ketua PD versi KLB. 

Satu bulan lebih kisruh PD telah menguasai berbagai media di negara +62 ini seolah tidak ada urusan lain yang lebih penting. Berbagai media mainstream cetak merayakan isu internal partai politik (parpol) ini sebagai isu viral demi menggapai pembacanya yang berkurang.

Tidak ketinggalan, hampir semua media sosial mengabarkan betapa pilunya AHY mau ditelikung para para pendiri PD yang berkonspirasi dengan orang luar. 

Namun begitu, ternyata tak kurang juga kabar tentang betapa 'bahagia'nya PD versi Cikeas ketika tuduhannya menjadi kenyataan. Mungkin kenyataan getir bagi PD versi AHY.

Bukti kebahagiaan PD versi Cikeas juga terlihat pada lomba cepat-cepatan melapor ke Kantor Kemenhukham. Kubu ini sepertinya kurang ---bukannya tidak--- percaya diri dengan legalitasnya. Tidak cuma ke kantor Menteri Yasonna Laoly, tapi bersafari ke beberapa kementerian lainnya.

Lalu apa penyebab kekhawatiran PD versi Cikeas itu? Alasannya pasti banyak hal dan juga bisa menolak adanya kekhawatiran itu. 

Di antara banyak alasan itu, PD versi Cikeas tampaknya khawatir bahwa cara-cara yang dipakai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjabat Presiden akan di-copy paste alias ditiru pakai dengan sedikit parafrase di sana-sini oleh pemerintahan Jokowi.

Banyak pendapat mengatakan kisruh PD ini merupakan karma dari kebijakan pemerintahan SBY. Ketika itu, pemerintah SBY memberikan pengakuan legalitas kepada PKB-nya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bukannya PKB versi Abdurdahman Wahid atau Gus Dur

Akibatnya, PKB-nya Gus Dur menjadi tidak memiliki legalitas formal di Republik ini. Walau memiliki legitimasi kultural, PKB Gus Dur harus 'gugur' demi alasan legal-politik. Padahal Gus Dur adalah mantan Presiden Indonesia. 

Dampak politiknya menjadi sangat menarik bahwa sebuah parpol yang dipimpin seorang mantan Presiden tidak diakui (lagi) oleh pemerintahan SBY. Berbagai argumentasi dan dokumen pendukung tentu saja bisa disodorkan pemerintahan SBY untuk mendukung keputusan mengakui PKB versi Cak Imin.