Drama Partai Demokrat Bakal Berjilid-jilid akibat Kepentingan Politik

Drama Partai Demokrat (PD) bakal berlangsung berjilid-jilid alias masih jauh dari tahapan selesai. Satu peristiwa diikuti peristiwa lain, entah itu sebagai konsekuensi langsung atau melebar ke arah lain. 

Walau begitu, semua itu sebenarnya tetap mengikuti alur kepentingan politik dari aktor-aktor utamanya. Selain itu, krisis internal PD ini bukan sesuatu yang baru dalam dinamika kepartaian di Indonesia.

Awalnya adalah konflik internal berpusat di soal kepemimpinan. Lalu diarahkan orang luar, Moeldoko. Tak ayal, seolah sebuah skenario. Tuduhan itu pun dijalankan dengan cepat, rapi, dan tanpa konflik. Kurang lebih 1.200 orang kader PD berkumpul di hotel The Hill Sibolangit, Medan Sumatera Utara dan melangsungkan Kongres Luar Biasa (KLB).

Para penentang Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pun beraklamasi memilih sang tertuduh, Moeldoko, lewat KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/21). AHY pun mendapatkan penantangnya. 

Satu bulan lebih konflik internal PD menjadi peristiwa politik paling panas di negeri +62 ini. Kudeta tidak lagi sekedar sebuah kecurigaan, tapi sudah menjadi kenyataan. Kenyataan dengan konsekuensi nyata, yaitu dualisme kepemimpinan PD.

Lalu, melebarlah persoalan internal itu. Tidak cuma berhasil menyeret Moeldoko. Krisis internal PD pun menyeret Ridwan Kamil, walau tak berhasil. Ternyata muncul Gatot Nurmantyo (7/3) yang menjadi antitesa-nya Moeldoko. Jika Gatot di kutub positif, maka Moeldoko ada di ujung negatifnya terhadap PD, AHY, dan, sang patron, SBY.

Masih terlalu awal menjelaskan apakah manuver Gatot untuk mendukung AHY dan SBY. Atau sekalian cari panggung. Siapa tahu Gatot cuma ingin dapat tambahan investasi politik dari kisruh PD. Apa lagi tujuan Gatot kalau bukan untuk mencari peluang menjadi capres 2024 lewat PD dan, mungkin, menggendong AHY.

Drama ini belum jelas akan melewati apa saja atau siapa saja. Skenarionya sangat tergantung pada kepentingan SBY, sang ahli strategi. Tujuannya memang sudah jelas, yaitu menempatkan AHY sebagai penguasa di negeri ini melalui Pilpres 2024, bisa sebagai cawapres atau capres.

Politik adalah masalah kepentingan, bukan masalah ini benar atau itu salah. Politik itu dikatakan santun atau kotor tanpa etika pun tergantung persepsi. Siapa tahu yang mengatakan politik santun itu justru berpolitik nir-etika.

Kelihaian membaca dan bermain politik bakal menjadikan seseorang sebagai pemenang. Ujian politik harus diperlihatkan lewat perjuangan mempertahankan kepentingannya.

Jilid baru krisis internal PD berlanjut Senin kemarin (8/3). Ketua Umum PD, AHY, datang ke Kemenkumham RI. Tujuannya tidak lain adalah menyampaikan keberatan atas kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Lalu, kubu PD versi KLB Sibolangit juga ke Kemenkumham untuk mendaftarkan hasil KLB Sibolangit, termasuk di dalamnya susunan pengurus partai pada Senin (08/03/21). 

Pertarungan sesungguhnya terkait dualisme kepemimpinan Partai Demokrat kini sudah dimulai dengan melibatkan pemerintahan Jokowi lewat Kemenhukham.

Ada tiga kepentingan politik bertarung dalam krisis internal PD, yaitu kubu AHY-SBY, Moeldoko, dan pemerintah. Pertarungan itu bisa saja mengerucut antara AHY-SBY dengan Moeldoko-Pemerintah. Pertarungan kepentingan politik berebut partai politik bukanlah sesuatu yang di Indonesia.

Kasus PD bukan sesuatu yang khas dan unik milik parpol ini saja. PDIP, PKB, Partai Berkarya pernah mengalaminya. Bahkan SBY ditengarai memiliki andil besar dalam kisruh politik di kedua parpol itu ketika sedang berkuasa. Banyak pengamat menganggap kisruh PD ini adalah karma dari masa lalu-nya.

Sejarah partai politik Indonesia selalu diwarnai banyak friksi dan fragmentasi di dalam partai politik. Pihak internal dan eksternal parpol memiliki hubungan yang dinamis dan fleksibel sesuai kepentingan tiap pihak. Pihak internal yang kalah bisa membalas dendam dengan mengajak masuk pihak eksternal yang dirasa kuat. 

Mau berapa jilid konflik internal PD ini akan berlangsung? Tergantung pada kepentingan politik yang ada. Hanya kepentingan politik yang berkonflik itu yang bisa 'menyatukan' mereka. Kali ini, semua itu demi mencari dan mengukur peluang tiap aktor menuju Pilpres 2024.