Pemerintah Harus Ambil Alih Transportasi Online! Jangan Biarkan Rakyat Dijadikan Sapi Perah Korporasi

Jakarta, 5 Februari 2025 -- Di balik kenyamanan layanan transportasi online seperti Grab dan Gojek, ada ketimpangan ekonomi yang semakin menganga. Para driver yang menjadi tulang punggung industri ini justru dibiarkan berjuang sendiri tanpa perlindungan yang jelas. Sementara itu, pemilik aplikasi semakin kaya dengan memanfaatkan tenaga kerja tanpa tanggung jawab sosial yang layak. Sudah saatnya pemerintah turun tangan dan mengambil alih sistem transportasi online agar rakyat tidak terus-menerus dieksploitasi!

Driver Jadi Budak Digital, Perusahaan Kaya Raya

Selama ini, Grab dan Gojek terus bersaing merebut pangsa pasar. Namun, di balik semua inovasi dan promosi mereka, ada realitas pahit yang dihadapi oleh jutaan driver di Indonesia. Driver dipaksa bekerja tanpa jaminan upah minimum, tanpa asuransi, tanpa tunjangan, dan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Perusahaan ride-hailing menetapkan tarif seenaknya, memberikan insentif yang berubah-ubah, dan menerapkan pemotongan komisi hingga 25% per transaksi. Artinya, setiap Rp10.000 yang diperoleh driver, Rp2.500 langsung masuk ke kantong korporasi! Jika ada protes, mereka dihadapkan pada kebijakan pemutusan akun sepihak tanpa mekanisme perlindungan yang jelas.

Ironisnya, negara hanya menjadi penonton! Pemerintah membiarkan perusahaan swasta ini meraup keuntungan besar tanpa memastikan kesejahteraan para pekerja yang menggerakkan industri ini.

Solusi: Transportasi Online Harus Dikelola Negara!

Jika pemerintah serius ingin membela rakyat, maka transportasi online harus dikelola oleh negara, bukan oleh korporasi rakus yang hanya mengejar laba! Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil:

1. Pemerintah Mengelola Aplikasi Sendiri
   Tidak sulit bagi pemerintah untuk membuat aplikasi transportasi online yang lebih transparan dan adil. BUMN seperti Telkom atau perusahaan teknologi lokal bisa dilibatkan untuk membangun sistem yang setara dengan Grab dan Gojek.

2. Driver Mendapat Status Pekerja Resmi
   Jika dikelola pemerintah, driver bisa mendapat status pekerja dengan hak yang lebih jelas. Ada gaji minimum, jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan, serta tunjangan lainnya.

3. Keuntungan Masuk ke Negara, Bukan ke Swasta
   Saat ini, miliaran rupiah dari komisi driver masuk ke kantong investor asing dan pemilik perusahaan swasta. Jika pemerintah mengelola transportasi online, keuntungan itu bisa menjadi pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

4.