Mohon tunggu...
elde
elde Mohon Tunggu... Administrasi - penggembira

penggembira....

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Blunder Bagi-bagi Jatah Menteri Kubu Prabowo

5 April 2019   04:00 Diperbarui: 5 April 2019   04:35 2158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Selama ini Jokowi hanya karena bukan ketua umum parpol sering dituduh sebagai presiden boneka atau wayang yang digerakkan oleh dalang. Tidak memiliki kekuasaan penuh sebagai orang nomer 01 di Indonesia, tapi keputusannya banyak dipengaruhi lingkungan orang sekitarnya.

Tuduhan yang sebetulnya sudah sering terbantahkan ketika fakta berbicara. Salah satu contoh ketika kasus pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Desakan dari partai pendukung tidak dituruti dan Jokowi lebih mendengarkan suara publik serta rekomendasi dari KPK untuk tidak melantiknya. Dalam masalah ini clear bahwa Jokowi lebih menampung aspirasi rakyat dibanding keinginan sekelompok orang.

Saat Pilpres 2104 dan waktu itu Anies Baswedan masih menjadi salah satu tim sukses pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sempat mengatakan. Isu yang menyerang Jokowi sebenarnya untuk menutupi kelemahan Prabowo.

Misalnya soal isu SARA dituding bahwa mantan Walikota Solo ini berasal dari keluarga non muslim. Padahal fakta sebenarnya adalah keluarga Prabowo sendiri yang mayoritas adalah bukan penganut agama Islam.

Begitu pula soal tudingan boneka atau wayang. Sebagian orang mungkin lupa ketika menuduh Jokowi sebagai wayang dan tidak melihat jejak digital apa yang dikatakan oleh Prabowo. Dalam kampanye rapat umum di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2009), ketum Gerindra ini dengan terang benderang menyatakan bahwa dirinya hanyalah wayang. Saat Prabowo mengenalkan adiknya, diakui Hashim Djojohadikusumo adalah otak di belakang Gerindra.

"Dia (Hashim) adalah otak di belakang Gerindra. Saya hanyalah wayang untuk mengabdi kepada saudara-saudara!" seru Prabowo. Sumber

Jejak Hashim walaupun bisa dikatakan sebagai pengusaha sukses namun ada catatan hitam pada dirinya. Namanya pernah dikaitkan dengan kasus talangan dana BLBI. Bahkan sempat juga bos Tirtamas dan mantan Presiden Komisaris Bank Industri ini, dimasukkan ke Rumah Tahanan Salemba. Berkaitan kasus pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Industri.

Seharusnya, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia itu diberikan ke pihak ketiga, tapi Hashim malah memberikan kredit tersebut kepada grupnya. Namun kemudian hanya menjalani tahanan kota karena kasusnya dianggap pidana ringan. Isu tidak sedap juga menerpanya menyangkut kasus hilangnya arca di Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa Tengah.

Mendekati hari H pilpres 2019, nama Hashim kembali menjadi perbincangan ketika menyebut jatah menteri untuk partai koalisi pendukung Prabowo. PAN mendapat 7 kursi dan untuk PKS 6 kursi. Sedang untuk Demokrat belum dibahas. Pernyataan Hashim ini sebenarnya sudah jauh hari dikatakan dalam acara talk show sebuah stasiun TV pada tanggal 31.12.2018. video

Dengan sekarang mengulang pernyataannya bisa dipastikan bahwa memang hal itu sudah jelas dan disepakati. Kalaupun Sandi Uno membantah belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut, hanyalah upaya untuk meredam isu yang memang menjadi pro kontra. Tidak hanya terjadi di intern koalisi tapi juga pandangan negatif dari publik.

Bisa dimaklumi bila Demokrat tidak setuju penyebutan jatah kursi menteri ini dan ketidakjelasan berapa jatah yang didapat. Mimpi andai menang. Namun yang pasti soal pembagian ini sepertinya memang tidak dilibatkan.

Publik masih ingat bagaimana deklarasi pencapresan Prabowo yang mengambil Sandi Uno sebagai pendampingnya tidak dihadiri oleh satupun wakil dari Demokrat. Pertemuan Prabowo di rumah SBY tidak menghasilkan kesepakatan soal cawapres dan setelah Prabowo pulang ke Kertanegara ujug-ujug menunjuk Sandi.

Demokrat pun berang hingga keluar istilah jenderal kardus karena merasa "dikadalin". Posisi Demokrat yang terjepit di last minute bila tidak menjadi parpol pengusung dan kena sanksi KPU di pilpres berikutnya tidak bisa mengusung capres-cawapres, akhirnya dengan berat hati melabuhkan dukungannya ke Prabowo.

Bisa dimaknai bahwa memang pembagian jatah menteri itu hanya disepakati oleh Gerindra, PKS dan PAN. Apakah itu juga termasuk kardus 500 M yang diterima oleh PAN dan PKS seperti diyakini Andi Arief. Wallahu a'lam.

Politik dagang sapi yang digunakan kubu Prabowo membuahkan pertanyaan publik bagaimana gemuknya nanti mimpi kabinet yang akan disusun. Dari PAN dan PKS saja sudah 13 kursi, belum nanti Gerindra sendiri, juga Demokrat kalau dihitung perolehan suaranya diatas PAN dan PKS seharusnya dapat jatah lebih banyak, lalu Partai Berkarya dan Partai Idaman.

Dari kalangan profesional hampir bisa dikatakan akan sangat minim sekali atau bahkan tidak ada tempat. Menunjukkan bahwa tujuannnya hanya cari kekuasaan semata. Apakah ini yang dimaksud dengan slogan Indonesia Menang. Memenangkan dengan segala cara lalu tujuannya hanya bagi-bagi kue kekuasaan untuk partai koalisi saja.

Blunder bagi kubu Prabowo. Penyebutan jatah menteri etisnya dilakukan oleh capres karena menjadi wewenangnya walaupun itu juga masih sebatas mimpi saja. Tetapi kenyataannya dilakukan oleh Hashim sebagai adik Prabowo dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) ini, menunjukkan bahwa dialah sebenarnya yang lebih berkuasa. Mengkonfirmasi sebagai dalang dan Prabowo seperti yang diakui sendiri hanyalah wayang memang benar adanya....

Sumber

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun