Setelah TikTok, Siapa Berikutnya? Menakar Arah Baru Regulasi Dunia Digital Indonesia

Dengan demikian, target berikutnya kemungkinan adalah mereka yang berada di persimpangan bisnis digital, monetisasi publik, dan interaksi sosial --- dan yang belum menunjukkan kemauan untuk transparan ke pemerintah.

Menyongsong Era Digital dengan Keadilan dan Kepercayaan

Sampai di sini, langkah pembekuan izin TikTok bisa dibaca sebagai awal dari perubahan besar. Tapi apakah perubahan itu akan berjalan baik atau menimbulkan efek samping tergantung bagaimana regulasi itu dirancang dan dilaksanakan.

Pertama, pemerintah harus menjaga konsistensi dan keadilan. Tidak cukup menghukum satu platform besar, lalu membiarkan yang lain berjalan tanpa pengawasan. 

Jika penegakan dilakukan pilih kasih, maka regulasi akan kehilangan legitimasi. Publik akan melihat bahwa kebijakan digital tidak netral, dan kepercayaan akan terkikis.

Kedua, mekanisme keberatan dan pengaduan harus dibuka. Jika platform merasa dirugikan atau regulasi dianggap terlalu menekan, mereka perlu ruang untuk menyampaikan argumen atau keberatan secara transparan. Membungkam dialog hanya akan menimbulkan resistensi.

Ketiga, pelibatan publik dan pengawas independen perlu diperkuat. Masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi keamanan siber harus diberi ruang untuk ikut menilai kebijakan regulasi digital, agar tidak terjebak pada satu suara saja. Dalam dunia data, pengawasan publik adalah penyeimbang kekuasaan yang efektif.

Keempat, edukasi publik menjadi sangat krusial. Banyak pengguna awam belum memahami bagaimana data mereka dipakai, dijual, disimpan, atau dipantau. 

Jika regulasi berjalan tanpa pemahaman masyarakat, maka rasa takut dan ketidakpercayaan bisa tumbuh. Pemerintah perlu menjelaskan secara gamblang: tujuan regulasi digital bukan untuk "mengintip" pengguna, tapi melindungi kepentingan publik.

Akhirnya, penegakan regulasi digital bukan soal siapa yang akan dihukum, tapi bagaimana kita menyusun ekosistem digital yang sehat dan adil. Setelah TikTok, bukan lagi pertanyaan "siapa berikutnya?" semata --- melainkan apakah kita sudah siap sebagai pengguna, pembuat kebijakan, dan pengawas untuk menghadapi masa depan data di tangan siapa pun.