Munculnya Jokowi dan Ahok serta kepala daerah-kepala daerah yang hebat di seluruh Indonesia ditentukan oleh pola rekruitment partai politik yang baik efektif dan terbuka. Para pemimpin daerah ini bisa membesarkan partai yang mengusungnya. Seperti Jokowi dengan PDIP. Kecuali Ahok yang kemudian meninggalkan partai pengusungnya, rekruitmen calon kepala daerah oleh partai politik perlu mensyaratkan setiap calon memiliki integritas, kualitas, bersih, jujur dan loyal dalam arti positif kepada partai pengusung. Yang dicalonkan tidak harus kader partai tetapi terbuka untuk menjadi anggota partai baik apabila terpilih maupun tidak.
Kedepan, Kepala daerah menjadi jalur yang pasti untuk rekruitment pemimpin nasional baik eksekutif maupun legislatif sehingga peran partai politik dalam mempersiapkan calon-calon kepala daerah tidak seperti dulu lagi. DPP Partai yang memiliki hak veto dalam menentukan calon kepala daerah harus memperhatikan sungguh-sungguh calonnya sehingga calon tersebut dapat menjadi aset partai di masa depan. Proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik tidak sekedar memenuhi kehendak kelompok kuat jaringan lokal yang menghendaki calon-calon kepala daerah yang diusulkan untuk dicalonkan partai adalah teman-teman/keluarga/kelompoknya sehingga membentuk entry to barrier bagi calon-calon kepala daerah yang potensial dan baik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah lewat jalur partai.
Pola rekruitmen partai dari level bawah harus dijaga agar tidak menghambat calon-calon yang baik yang dapat menjadi aset partai kedepan hanya karena pertimbangan keluarga, kelompok dan sebagainya. Rekruitmen calon kepala daerah beberapa waktu ini masih terlihat usaha dari pelaku politik lokal untuk menghambat masuknya calon-calon yang bagus dengan membuka pendaftaran calon kepala daerah secara tertutup. Calon Bupati yang diterima pendaftaran opleh partai di daerah dibatasi pada calon-calon yang memiliki hubungan kedekatan dengan ketua cabang dengan cara proses pendaftaran calon kepala daerah tidak diumumkan secara terbuka dengan tenggang waktu yang cukup.
Hal ini akan mengurangi bobot rekruiment yang baik, dan mengurangi peluang partai menemukan calon-calon kepala daerah yang memiliki integritas, kualitas, bersih, jujur dan loyal dalam arti positif kepada partai pengusung.
Dengan melihat bahwa proses rekruiment kepala daerah itu sangat mempengaruhi partai ke depan, maka Partai politik harus secara terbuka mengumumkan proses pendaftaran calon kepala daerah untuk diusung oleh partai sehingga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak bangsa untuk mengajukan pendaftaran dan bagi partai dapat menemukan calon-calon kepala daerah yang baik untuk menjadi pemimpin nasional dan menjadi aset partai di masa depan.
PDIP yang berpeluang mendapatkan keuntungan apabila pilkada dilakukan pada tahun 2015 harusnya memanfaatkan moment pilkada ini untuk mendapatkan calon-calon yang baik yang bisa menang dan dapat menjadi asset partai kedepan. Namun apabila pola rekruitment seperti pilkada sebelumnya, maka tidak ada yang berguna bagi partai memperjuangkan pilkada.
