Indonesia-China dalam Belt and Road Initiative

Belt and Road Initiative adalah gagasan atau kebijakan luar negeri yang dibuat dan disahkan oleh presiden China, Xi Jinping. Kebijakan ini disahkan oleh Xi pada akhir 2013 lalu setelah sebelumnya dia dilantik pada maret 2013. 

Belt and Road Initiative ini merupakan salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah China yang paling ambisius karena berusaha menjadikan China sebagai aktor dominan dalam perdagangan internasional. 

Kebijakan ini disebut juga dengan konsep baru  New Silk Road atau jalur sutra yang merupakan kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi China melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut.

Program ini merupakan inisiatif global dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi melalui pembangunan berbagai sarana infrastruktur. Secara holistik, inisiasi Belt and Road dilakukan untuk meningkatkan perdagangan, investasi luar negeri, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dinegara-negara yang berpastisipasi dalam inisiasi Belt and Road.

Proyek ini digagas oleh Xi karena munculnya pemikiran Xi Jinping terkait dengan sosialisme ala China untuk era baru. Secara langsung sejak kemunculannya, proyek BRI mencerminkan pengaruh China terhadap kekuatan global secara politik dan ekonomi. (Thaher, 2022)

Kebijakan China ini komplemen dengan kebijakan Poros Maritim Global (Global Maritime Fulcrum) Presiden Joko Widodo di tahun 2014 yang memiliki visi untuk mengoptimalkan tangible power sektor maritim yang sangat potensial dan menjadikan Indonesia sebagai negara middle power yang semakin kuat secara ekonomi politk dan pertahanan di wilayah Asia Pasifik. 

Kebijakan ini juga merupakan mega proyek yang membutuhkan dana hinga ratusan triliun rupiah untuk pembangunan 24 pelabuhan (total biaya sekitar 39.5 triliun rupiah), dan pembelian 609 kapal (total biaya sekitar 57.31 triliun rupiah). 

Dengan kebutuhan akan modal yang sangat besar ini bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu partner paling erat dengan China dikarenakan kebijakan Belt and Road Initiative yang ditawarkan China memang berupa peminjaman dana infrastruktur. Pemerintah Indonesia juga menawarkan beberapa proyek investasi untuk pembangunan jalan tol dan kereta ke China. 

Namun hingga saat ini sebenarnya baru terdapat satu bentuk kerjasama nyata Belt and Road Initiative antar Indonesia-China yakni pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung tahun 2016 yang baru mulai direalisasikan tahun 2018 lalu. (Yudilla, 2020)

Namun dalam proses kerjasama ini terdapat kritikan berupa kurang cermat nya pemerintah Indonesia dalam menilai motif dibalik proyek besar China karena strategi yang dilakukan adalah pemberian hutang dalam jumlah besar yang menurut beberapa ahli ekonomi politik kemungkinan adalah bentuk Debt Trap Diplomacy China untuk menciptakan ketergantungan negara partner yang harus merelakan sejumlah wilayah teritori mereka dikuasai China akibat kesepakatan hutang yang dilakukan sehingga dikhawatirkan pola yang sama terjadi di Indonesia. 

Pendapat lainnya yang mendukung krtitikan ini adalah bahwa sebenarnya terdapat alternatif kerjasama lain seperti ASEAN yang merupakan rezim regional Indonesia dan dianggap sebagai joint force negara-negara Asia Tenggara terlebih sejak tahun 2010 ASEAN sudah membuat kebijakan Master Plan for ASEAN Connectivity yang memiliki visi yang sama dengan Poros Maritim Global Indonesia dan BRI China yakni meningkatkan konektifitas antar negara-negara partner.