Dalam melakukan aktifitas atau pekerjaan terutama berkaitan atau untuk memenuhi kepentingan orang banyak, pelayanan umum tentunya harus dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga hasilnya akan  memberikan manfaat yang optimal.
Demikian halnya ketika kita menjalani tugas-tugas yang akan atau sedang dihadapi, apalagi sudah menyatakan diri sanggup bahkan dilantik dan diketahui oleh kalangan luas, misalnya menjadi pimpinan maupun pengurus organisasi (formal maupun nonformal) maka amanat yang dibebankan harus dijalankan sebaik-baiknya.
Menjalani pekerjaan melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan secara langsung nantinya akan membuahkan hasil sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi  akan tercapai dan pada gilirannya suatu organisasi menjadi semakin tumbuh berkembang, mampu memberi kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat luas.
Untuk menuju kearah itu secara organisatoris pastinya telah disusun di masing-masing lembaga/institusi suatu langkah strategis tercakup dalam manajemen sesuai tujuan, atau yang berada di daerah sejalan dengan organisasi induk/lembaga yang berada diatasnya sehingga sinergitas terbangun secara sistemik, terstruktur hingga lapisan organisasi di tingkat bawah.
Dapat dicontohkan di lingkungan birokrasi atau lembaga pemerintah di pusat (Jakarta) hingga ke daerah (provinsi dan kabupaten/kota) walaupun otonom namun tetap sejalan dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk memberdayakan masyarakat.
Nah kalau kita berbicara sistem dalam suatu organisasi tentu tidak terlepas dari unsur/bagian-bagian yang tercakup didalamnya. Adapun unsur/bagian itu terdiri dari manusia-manusia sebagai pelaku/penggeraknya sehingga keterpaduan antar pelaku ditunjang fasilitas memadai akan membuahkan output sebagai produk kerja.
Karakter manusia sebagai pelaku/penggerak ini perlu mendapat perhatian mengingat sebagai salah satu penentu dalam penerapan kebijakan publik yang telah diberlakukan. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki integritas, mau bekerja keras/cerdas, dan punya semangat kerjasama menjadi kebutuhan mendesak. Birokrasi yang melayani rakyat, bersih, transparan dan akuntabel saatnya diterapkan seiring reformasi birokrasi di segala bidang sekaligus sebagai bagian dari revolusi mental di era kekinian.
Terkait hal diatas penulis teringat ungkapan, pitutur/nasehat yang juga mengandung falsafah dari para sesepuh Jawa, mungkin bisa berlaku universal yaitu "Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe". Dalam artian luas  bahwa manusia bekerja bukan hanya demi imbalan atau mengharapkan pamrih, namun utamanya harus bersungguh-sungguh menekuni bidang kerja yang dihadapinya.  Semakin rajin dan banyak bekerja maka rejekipun akan datang/diperoleh dengan sendirinya.
Falsafah ini juga mengandung makna bahwa imbalan atau materi bukan menjadikan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana penunjang kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Termasuk "mental proyek" yang hanya dipandang sebagai "kue yang diperebutkan" sepantasnya dihindari sehingga penyalahgunaan wewenang ataupun kasus pidana korupsi tidak cenderung semakin banyak terjadi.
