BBM Naik-Turun, Interpelasi Jalan Terus

Liburan akhir tahun telah berakhir dan semua orang memiliki semangat baru di tahun yang baru ini. Momen-momen seperti ini seharusnya kita merefleksikan kembali apa yang telah terjadi setahun ke belakang. Pada tahun 2014 Indonesia memiliki Presiden baru dan pemerintahan baru pula terhitung sejak dilantiknya Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2014 lalu. Meski belum genap 100 hari bekerja, pemerintahan Presiden Jokowi telah menorehkan beberapa momen penting yang amat melekat di hati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah ironinya kenaikan harga BBM Indonesia di saat harga minyak mentah dunia sedang anjlok-anjloknya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi tersebut ternyata menuai pro dan kontra di berbagai kalangan, termasuk di dalamnya anggota DPR. Dikuatkan lagi dengan inisiasi Hak Interpelasi yang diajukan oleh anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhammad Misbakhun. Hak Interpelasi ini diajukan oleh anggota DPR ditujukan kepada pemerintah untuk mempertanyakan kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan rakyat banyak. Karena kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak jelas landasannya, hak ini digunakan untuk membela kepentingan rakyat, menghindari permainan mafia migas yang menyusup dalam pemerintahan Jokowi. Pemerintah hanya berkewajiban menjawab dan menjelaskan kebijakan yang dipertanyakan tersebut, tak perlu takut akan digulingkan pemerintahannya hanya karena pertanyaan sederhana wakil rakyat yang telah dipilih menjadi penyambung lidah rakyat dengan pemerintahan yang ada.

Hak Interpelasi tersebut direspon oleh pemerintahan Jokowi dengan penurunan kembali harga BBM. Begini skemanya, harga Premium awalnya adalah Rp. 6.500,- kemudian naik sebesar Rp. 2.000,- menjadi Rp. 8.500,- dan setelah wacana Hak Interpelasi berjalan dengan pengumpulan tanda tangan dari anggota-anggota DPR, pemerintahan kembali menurunkan harga BBM, Premium tercatat turun dari Rp. 8.500,- menjadi Rp. 7.600,- turun sebesar Rp. 900,- dari harga kenaikan sebelumnya yang artinya tetap tidak turun melainkan naik. Kenaikan harga yang tadinya mencapai Rp. 2.000,- hanya menjadi Rp. 1.100,-. Sementara itu para pedagang bahan pokok dan pengusaha transportasi umum telah menaikkan harga dan tarifnya pasca kenaikan harga BBM pada 18 November 2014 lalu. Safruan Sinungan, Ketua Dewan Pengurus Organda DKI Jakarta, mengatakan bahwa pertimbangannya tidak sebatas kepada harga BBM, namun selain itu ada kenaikan suku cadang atau sparepart akibat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. (Baca : Harga BBM Turun, Pengusaha Enggan Turunkan Tarif Angkutan). Sementara Menko Perekonomian, Sofyan Djalil menegaskan bahwa harga kebutuhan dan tarif angkutan umum seharusnya ikut turun menyusul turunnya harga BBM. (Baca : Menko Perekonomian: Harga BBM Turun, Harga Barang Juga Harus Ikut Turun).

Penurunan kenaikan harga BBM di Indonesia ini tak lantas membuat DPR berhenti mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi. Hak Interpelasi dipastikan tetap berjalan. Penurunan kenaikan harga BBM ini membuktikan bahwa lemahnya kajian yang direkomendasikan kepada Presiden terkait kebijakan harga BBM. Interpelasi ini juga telah didukung banyak anggota DPR kecuali mereka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat atau mereka yang berada dalam poros pemerintah, seperti Abdul Malik Haramain politisi dari PKB yang mengatakan bahwa penggunaan Interpelasi sudah tidak relevan dikarenakan turunnya harga BBM. (Baca : Alasan Interpelasi BBM Semakin Kuat). Penurunan kenaikan harga BBM tetaplah harus dipertanyakan, mengapa tetap naik saat harga minyak mentah dunia turun?

Sebelumnya saya pernah menulis “Interpelasi DPR, Berantas Mafia Migas”. Bagaimana Mafia Migas telah menyusupi pemerintahan Jokowi dengan pembelian minyak dari Angola, termasuk di dalamnya ada nama Suryo Paloh dan Sam Pa Sang Mafia Keuangan Dunia. Ide Pemerintahan Jokowi untuk menghapuskan Mafia Migas dengan membentuk Satgas Mafia Migas yang dikepalai oleh Faisal Basri patut mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak, sama halnya seperti dukungan untuk mendukung Hak Interpelasi DPR. Kedua langkah yang dilakukan pemerintah dan DPR tersebut sama-sama bertujuan baik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga tidak ada lagi permainan pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dan golongan dari kebutuhan masyarakat banyak ini.

Penurunan kenaikan harga BBM ini memang keputusan yang baik, namun tetap patut dipertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan perhitungan yang matang sebelum menentukan harga BBM dan menghilangkan subsidi BBM. Karena DPR ataupun Presiden Jokowi sama-sama dipilih oleh rakyat, maka sudah seharusnya mereka bersinergi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan golongannya saja.