Di tengah gencarnya transformasi digital pemerintahan, satu aset berharga justru sering terabaikan: pengetahuan institusional. Ketika aparatur sipil negara (ASN) pensiun, dimutasi, atau berganti posisi, pengetahuan yang selama ini mereka bangun melalui pengalaman dan jejaring kerap lenyap begitu saja. Di sinilah manajemen pengetahuan (knowledge management/KM) menjadi kunci keberlanjutan birokrasi.
KM bukan sekadar penyimpanan dokumen, tetapi proses strategis yang melibatkan penciptaan, penyebaran, hingga pemanfaatan pengetahuan untuk mendukung kinerja organisasi. Sayangnya, banyak instansi pemerintah belum menjadikan KM sebagai prioritas. Hasil proyek sukses tak terdokumentasi dengan baik, praktik baik terisolasi di satu daerah, dan koordinasi antarinstansi masih terputus oleh sekat digital.
Padahal, dukungan teknologi informasi seperti AI, big data, cloud computing, hingga blockchain membuka jalan bagi birokrasi yang benar-benar "belajar". Melalui sistem digital seperti SPBE dan Satu Data Indonesia, pemerintah dapat membangun ekosistem pengetahuan yang saling terhubung lintas sektor dan wilayah.
Pemerintah harus segera menempatkan KM sebagai inti reformasi digital, bukan pelengkap. Selain itu, lulusan bidang Sains Informasi dan Teknologi Informasi perlu diberdayakan lebih luas. Mereka bukan sekadar teknisi, tapi aktor perubahan: pengelola pengetahuan, arsitek sistem, dan penjaga keberlanjutan birokrasi.
Jika pengetahuan adalah harta karun birokrasi, maka KM adalah peta untuk menemukannya. Tanpa itu, kita akan terus menggali lubang baru, lupa bahwa tambang emas sudah ada di dalam organisasi sendiri. (Lidya Rosiana)Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
