Ketika kita memilih pemimpin, secara logika kita akan memilih pemimpin yang baik, yang mempunyai pengetahuan, etika, moralitas, keahlian, kredibilitas, kemampuan melakukan komunikasi, keluasan visi, dan persyaratan-persyaratan lain yang dianggap penting untuk dipenuhi sebagai seorang pemimpin.
Dari segi “moralitas”, pemimpin yang baik tentunya mempunyai moralitas yang baik pula. Moralitas yang baik akan membentuk pemimpin yang karismatik, mampu memberikan teladan (menjadi panutan) dan berlaku jujur sehingga memunculkan kewibawaan dalam dirinya ketika memimpin.
Namun yang terjadi di Indonesia, ada anomali (penyimpangan atau keanehan) dalam memilih pemimpin yang terkait dengan persyaratan moralitas tersebut. Sudah jelas orang itu mempunyai moralitas yang meragukan, tetapi oleh orang Indonesia dia dipilih untuk dijadikan pemimpin.
Hal seperti itulah yang baru saja terjadi ketika terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk periode 2016-2019 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali.
Setya Novanto merupakan sosok yang kontroversial, karena dikaitkan dengan beberapa kasus, antara lain: kasus pengalihan hak tagih Bank Bali (1999), penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton (2003), penyelundupan limbah beracun (B-3) di Pulau Galang, Batam (2006), korupsi Proyek PON Riau (2012), dan dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (2013) (Sumber).
Yang paling kontroversial adalah ketika dia menjadi Ketua DPR dalam kasus “Papa Minta Saham” (2015). Setnov diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk memuluskan renegosiasi kontrak PT Freeport. Meski dia membantah, tetapi dia memilih mundur sebagai Ketua DPR sebelum keputusan MKD keluar (16/12/2015). Padahal, sebelum kasus "Papa Minta Saham", dia juga mendapat sorotan saat bersama Fadli Zon bertemu dengan kandidat calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Amerika (3/9/2015) (Sumber).
Selain kasus pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut diatas, ada pula anomali lain yang terjadi, yaitu dalam kasus pemilihan langsung Kepala Daerah (Bupati atau Walikota), dimana sang suami terjerat kasus korupsi, namun ternyata masyarakat pemilih tidak segan dan tidak jera memilih isterinya untuk menjadi Bupati atau Walikota.
Kasus dimaksud adalah terpilihnya Bupati Kendal periode 2010-2015 Widya Kandi Susanti. Disaat suaminya (Hendy Boedoro, yang juga menjabat Bupati Kendal 2000-2005 dan 2005-2007) ditahan karena terjerat kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal 2003 dan 2004, Widya Kandi Susanti maju dalam Pilkada dan terpilih menjadi Bupati Kendal periode 2010-2015.
Demikian juga Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Selatan periode 2011-2016 yang terpilih kembali untuk periode 2016-2021, walaupun suaminya (TB. Chaeri Wardana) terjerat kasus korupsi alat kesehatan di Tangerang Selatan dan Banten, kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar), dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dan mungkin saja masih ada kasus-kasus anomali lainnya yang terjadi yang tidak penulis ketahui.
Sehingga boleh saja jika kemudian kita menduga-duga bahwa orang yang mempunyai “cacat” tersebut dapat terpilih sebagai pemimpin karena mempunyai “keistimewaan”. Yang selanjutnya perlu didalami adalah apakah "keistimewaan"-nya itu?
