Dari jumlah tersebut, sekitar US $ 600 juta per tahun adalah didanai oleh anggaran nasional negara terkait.
Sayangnya, dana yang seharusnya sangat bermanfaat bagi kelompok miskin malah berada dalam risiko karena dikorupsi. Dan, celakanya, negara yang paling rentan terdampak perubahan iklim adalah mereka yang memiliki tingkat korupsi tinggi yang dilakukan oleh pejabat publiknya.Â
Dana yang seharusnya dipergunakan untuk merespons perubahan iklim malah masuk rekening pribadi atau disia-siakan untuk proyek yang hanya memberi manfaat bagi segelintir orang.
Kematian Aktivis Lingkungan. Belum lama ini kita dikejutkan dengan kematian aktivis HAM dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Golfrid Siregar yang menyisakan teka-teki.Â
Golfrid diberitakan mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik, pada 6 Oktober 2019 setelah sempat hilang beberapa saat sebelumnya (Detik 8 Oktober 2019).Â
TI sempat melaporkan bahwa ketika korupsi merajalela dan penegakan hukum lemah, kelompok pembela kasus perhutanan dan linkungan juga berada dalam bahaya.Â
Selama 15 tahun terakhir, TI mencatat 1.500 orang yang terdiri dari petani, aktivis, pembela, dan jurnalis yang meninggal karena mengupayakan pembelaan hak lingkungan dan tanah yang hilang. Ketika kelompok ini terancam nyawanya karena harus menghadapi pihak yang berkuasa, korupsi menjadi lebih sulit untuk dilawan.
Bagaimana Kita Mencegah dan Memberantas Korupsi atas Dana untuk Merespons Perubahan Iklim?Â
Korupsi atas dana yang seharusnya dipergunakan untuk membangun sektor yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya air dan enerji serta hutan terus terjadi.Â
Bank Dunia mengestimasi proporsinya mencapai sekitar 20 sampai 40% dari total dana. Sementara, jumlah yang dikorupsi atau dicuri dari kegiatan perhutanan mencapai antara 50 sampai 90%.
Jadi, bisa dikatakan bahwa secara global, dana pembangunan perhutanan hampir tak berbekas. Belum lagi adanya anggaran sebesar US $ 1 milliar yang dikeluarkan oleh 5 perusahaan migas terbesar dunia yang dikeluarkan untuk "biaya negosiasi" dan rebrainding sejak adanya Perjanjian Paris.Â
Ini menjadi persoalan genting. Jadi, apa yang bisa kita lakukan?Â
