Barcode Pertamina Menguntungkan Mafia Migas ?

Program nasional pembelian BBM bersubisidi dengan menggunakan barcode (QR Code) dinilai memberatkan rakyat. Gubernur Aceh dan Kalimantan Barat kompak melawan kebijakan penerapan barcode

Mualem, Gubernur Aceh berkeinginan menghapus barcode di Tanah Rencong. Dia mengatakan bahwa dirinya dipilih bukan untuk menyusahkan rakyat. Menurutnya barcode yang selama ini berlaku untuk mengisi BBM jenis solar dan Pertalite tidak ada makna. Dia sudah melihat fakta di lapangan. Makanya disimpulankan untuk menghapus barcode yang ada di SPBU di Aceh.

Pun kepala daerah Kalimantan Barat mengatakan bahwa penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi tidak perlu. Krisantus Kurniawan, wakil gubernur Kalimantan Barat, tegas meminta warga untuk melakukan penolakan penggunaan barcode saat mengisi BBM di SPBU. Dia menyebutkan kebijakan tersebut lebih menguntungkan mafia BBM dibandingkan dengan keuntungan untuk rakyat.

"Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode untuk pembelian pertalite. Tidak ada barcode-barcode lagi di Kalbar. Masuk saja isi minyak di SPBU, tidak ada faedahnya itu barcode-barcode,” kata Krisantus yang dikutip oleh sejumlah media.

Menurut pertamina, tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM subsidi.

Tampaknya sudah jamak jika suaru masalah di nagara ini yang selalu dicurigai dan bahkan yang menjadi "tertuduh" adalah rakyat. Rakyatlah yang disalahkan dan dianggap sebagai "mafia"  BBM bersubsidi. Oleh karena itu rakyat harus diawasi dan untuk itu diterapkanlah sistem barcode.

Tetapi, fakta sesungguhnya mafia MIGAS di negara ini adalah direktur pertamina. Nyata direktur pertamina Karen Agustiawan divonis Mahkama Agung 13 tahun penjara. Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga, bersama dua direktur Maya Kusmaya dan Edward Corner telah menjadi tersangka mafia mengoplos BBM. Bagai mana dengan sultan (mantan) direktur pertamina yang lain, tampaknya mereka sedang tidak tidak "apes" seperti Karen, Riva, Maya dan Edward. Riva cs menjadi tersangka dengan kerugian negara lebih dari satu kuadriliun, seribu triliun! Itu baru yang ketahuan dan dari satu anak perusahasn pertamina. Bagaimana dengan anak perusahaan pertamina yang lain? Apakah tinggal nunggu waktu? Allahualam!

Sungguh beralasan apa yang dikatakan kepala daerah Aceh dan Kalimantan Barat bahwa penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi tidak perlu, tidak ada makna, bahkan ditenggarai kebijakan tersebut lebih menguntungkan mafia BBM dibandingkan dengan keuntungan untuk rakyat. Dan sudah menjadi rahasia umum jika para direktur pertamina tanpa jadi mafia migas tak mungkin bisa jadi sultan.