Kebijakan Fiskal Pada Saat Pandemi Covid 19 di Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk menjaga dan mengatur pemasukan dan pengeluaran agar tetap  stabil. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet pada tahun 1944. Setelah itu undang -- undang tersebut diadaptasi pemerintah untuk  menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai proklamasi hingga tahun 1997 -- 2003. Sejak tahn 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia tidak didasarkan pada ICW 1944, melainkan analisis perekonomian negara yang berdasarkan UUD 1945. Kmenterian keungan Indonesia bertanggung jawab untuk meruumuskan kebijakan fiskal Indonesia bersama presiden.

            Berikut beberapa tujuan kebijakan fiskal :

• Stabilisasi ekonomi merupakan tujuan utama dalam kebijakan fiskal untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Dalam stabilitas ekonomi ini mencakup mengurangi tingkat pengangguran, mengendalikan tingkat inflasi, dan menjaga pertumbhan ekonomi yang seiang dan berkelanjutan.
• Meningkatkan SDM, pada tujuan ini terutama untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, yang terkhusus dalam bidang teknologi dan perekonomian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat membuat individu tersebut mampu bersaing di dunia kerja domestik dan internasional serta meningkatkan kesejahteraannya.   
• Pengendalian defisit angaran. Tujuan kebijakan fiskal juga untuk mengendalikan defisit anggaran atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Defisit yang berlebihan dapat menimbulkan masalah perekonomian seperti tingginya inflasi dan meningkatnya hutang negara.
• Stimulasi pertumbuhan ekonomi, dalam hal  ini Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, baik melalui belanja langsung pada proyek infrastruktur dan pembangunan atau melalui insentif pajak untuk meningkatkan investasi dan konsumsi.
• Mendorong investasi, dalam tujuan ini untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik bagi pelaku pasar modal, khususnya investor. Artinya, negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak dunia usaha

Di Indonesia juga terdapat berbagai kebijakan fiskal yang terjadi. Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara juga banyak yang mengalami kebijakan fiskal. Dalam perekonomian Indonesia, kebijakan fiskal telah menjadi salahh satu alat pemerintahh yang paling penting untuk mengatur perekonomian, mengendalikan belanja publik, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang sejarahnya, kebijakan fiskal di  Indonesia telah berubah secara signifikan sebagai respons terhadap tren ekonomi dan kebutuhan sosial.

Berikut beberapa contoh kebjakan fiskal yang terjadi di Indonesia :

• Pengaturan pajak. Dalam pengaturan perpajakan, kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan yang mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan penerimaan pajak. Sebagai negara berkembang dengan perekonomian yang dinamis, Indonesia terus menerapkan reformasi perpajakan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan memperkuat basis pajak negara. Langkah penting yang dilakukan adalah penyesuaian tarif pajak baik untuk perusahaan maupun individu, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan keadilan perpajakan. Pemerintah juga berupaya memperluas basis pajak dengan mengurangi jumlah pengecualian dan insentif pajak yang tidak efisien.
• Subsidi. Dalam konteks ini pemerintah  telah berupaya dalam mengurangi subsidi BBM dan gas, akan tetapi subsidi ini masih diberikan untuk sektor -- sektor tertentu seperti transportasi umum, pupuk, dan listrik. Pemerintah melakukan ini denggan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor -- sektor ekonomi.
• Kebijakan fiskal proaktif. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah fiskal untuk menanggapi tantangan ekonomi seperti  pandemi COVID-19. Hal ini mencakup insentif perpajakan dan insentif untuk mendukung pemulihan ekonomi, termasuk dukungan langsung kepada masyarakat lokal dan pelaku ekonomi.
• Reformasi struktural. Dalam konteks reformasi struktural, kebijakan fiskal  Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran publik, meningkatkan pengelolaan fiskal nasional, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih transparan, inklusif dan kompetitif dalam keuangan publik. Indonesia akan menerapkan reformasi struktural dalam kebijakan fiskal untuk membangun lingkungan perekonomian yang lebih kompetitif, inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat landasan perekonomian negara untuk mengatasi berbagai tantangan dan peluang di masa depan.
• Pengeluaran  publik. Dengan pengeluaran publik yang terarah dan efisien, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Kebijakan fiskal di Indonesia tetap menjadi instrumen krusial yang digunakan  oleh pemerintah untuk mencapai berbagai  tujuan ekonominya dan sosial. Upaya pemerintah untuk merespon tren perekonomian dan meningkatkan daya saing perekonomian negara telah menjadi bagian integral dari upaya kebijakan fiskal Indonesia. Namun, tantangan yang kompleks masih  ada. Oleh karena itu,  reformasi dan penyesuaian kebijakan fiskal yang berkelanjutan diperlukan untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta untuk mengatasi perubahan hubungan kekuasaan global.

Studi Kasus : Covid 19

            Pada tahun 2020, Indonesia mengalami peristiwa yanng cukup menghebohkan seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia.  Peristiwa yang disebut itu sendiri merupakan peristiwa Covid 19, dimana awal mulanya penyakit ini datang dari luar negeri. Dengan datangnya sebuah penyakit atau wabah ini menyebabkan berbagai faktor negatif yang menimpa bahkan bisa dikatakan tidak ada keuntungan yang datang, karena keuntungan tersebut hanya sebagian kecil dari faktor negatif tersebut.

            Faktor negatif yang dimaksud yaitu dalam hal perekonomian penduduk. Pada saat terjadinya Covid 19 ini sangat membuat para penduduk kesusahan dalam menjalankan sebuah aktivitas terkhusus dalam pekerjaan, sehingga mengakibatkan penduduk kesusahan dalam hal perekonomiannya yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan global ini. Kenapa penyakit ini bisa menjadikan para masyarakat menjadi kesulitan dalam mengenai perekonomian? Karena penyakit Covid 19 merupakan penyakit yang menular dan penyakit yang berbahaya. Sehingga selama peristiwa itu terjadi banyak para pekerja yang dihentikan atau dipekerjakan dari rumah masing -- masing akibat dari pihak perusahaan tidak bisa memberikan gaji yang seutuhnya karena keuntungan juga menurun drastis. Tidak hanya itu, Covid 19 juga menyebabkan angka kematian yang sangat cukup besar. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah -- langkah fiskal guna mendukung perekonomian, melindungi pekerja, dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

            Salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia selama masa Covid 19 yaitu program bantuan sosial. Pemerintah mendatangkan atau meluncurkan berbagai program bantuan sosial dengan tujuan membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini. Program -- program tersebut telah dilakukan pemerintah dalam mencakup bantuan secara tunai kepada keluarga yang miskin atau penghasilannya turun drastis akibat wabah ini. Program -- program yang dimaksud yaitu mengenai paket sembako, subsidi listrik, dan bantuan bagi paket sembako, subsidi listrik, dan bantuan bagi pekerja informal yang kehilangan penghasilannya.