Beberapa partai berbeda sikap dalam menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan narapidana korupsi maju kembali sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 nanti.
Sebagian parpol menerima putusan tersebut, namun sebagian lainnya tegas pada pendiriannya untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor.
PDI Perjuangan memilih bersikap tegas tidak mengusulkan caleg mantan terpidana kasus korupsi, meskipun MA memutuskan mantan terpidana kasus korupsi dapat diusulkan menjadi caleg.
Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (16/9).
Meskipun PDI Perjuangan menghormati adanya putusan MA tersebut, namun PDI Perjuangan tetap pada sikapnya untuk tidak mengusulkan mantan terpidana kasus korupsi menjadi caleg.
Dalam hal ini, PDI Perjuangan juga menghormati sikap KPU yang tidak serta-merta mencabut Peraturan KPU yang isinya melarang mantan terpidana kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual menjadi caleg.
PDI Perjuangan juga mematuhi pakta integritas yang pernah diteken, dengan menarik bakal caleg mantan terpidana kasus korupsi.
Sikap tegas dari pimpinan PDI Perjuangan ini patut djapresiasi di tengah makin pragmatisnya parpol di Indonesia.
Bisa dikatakan, dengan sikap PDI Perjuangan seperti itu partai berlambang banteng ini menjalankan politik yang bersih dan tidak semata-mata mendapatkan posisi dan kekuasaan saja, tetapi juga menjamin bahwa kadernya memiliki kualitas dan kapabilitas ketika menjabat.
Kita juga apresiasi cara rekrutmen politik yang dilakukan PDI Perjuangan yang memastikan setiap caleg memiliki rekam jejak yang baik, memiliki landasan moral yang kuat, menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat, dan bersih dari pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik.
Kita berharap seluruh partai seperti PDI Perjuangan ini. Partai yang tak hanya menjalankan fungsi kekuasaan saja, melainkan juga fungsi rekrutmen dan pendidikan politik yang memadai.
