Semua hanya mengatasnamakan demokrasi…….padahal esensi demokrasi sendiri kadang kita belum tahu.
Pemilihan Presiden langsung, pemilihan Gubernur langsung, pemilihan Bupati/Walikota langsung dan pemilihan DPR/DPRD/DPD secara langsung, semuanya hanya dimaknai pada banyaknya yang memilih, tidak melihat pada kenapa memilih dan caranya mencari pemilih. Semuanya berada pada dunia praktis dan pragmatis, tidak mau mencoba bersinggungan pada dunia ideal.
Uang disini memiliki peranan yang sangat besar dan dominan, yang lainnya seperti kapasitas, kapabilitas, moral, idealisme, visi, misi didudukkan pada posisi buncit………….
Siapa saja yang memiliki fulus banyak, akan menjadi magnet luar biasa kuat untuk menarik masyarakat untuk memilihnya. Tinggal menyusun strategi dalam mendistribusikan fulus tersebut………..
Hal tersebut merupakan fakta bukan hanya sebatas analisis belaka……, kalaupun ada yang masih berpegang pada pakem-pakem ideal, itupun mungkin dari 1.000 orang yang dipilih hanya 1 orang yang ideal………
Efek samping dari situasi dan kondisi ini sangat besar dan berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pemerintahan.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan mengantarkan pada masyarakat yang apatis dan selalu berorientasi pada uang, dengan tidak melihat esensinya apa. Masyarakat tidak melihat lagi kapasitas, kapabilitas, visi, misi dan bahkan moral dari mereka yang menjadi calon pemimpin maupun wakil mereka, yang dilihat adalah berapa “amplop” yang akan diberikan……..semua berkutat pada dunia pragmatis dan instan, malas berfikir pada jalur hakekat dan esensi bernegara. Kondisi demikian benar-benar dimaksimalkan oleh para “politisi” untuk merealisasikan agendanya yaitu memperoleh dan atau melanggengkan kekuasaan demi kepentingan diri dan kelompoknya……
Setelah kekuasaan dan kewenangan digenggam, jaring-jaring untuk menangkap “ikan” dipasang disegala penjuru pemerintahan, mulai dari menjual jabatan, keuntungan dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan distribusi anggaran yang disesuaikan dengan “keinginan” penguasa untuk kepentingannya. Dokumen perencanaan hanya dijadikan menara gading, tidak berkomitmen untuk melaksanakannya, sebagian besar didasarkan pada perencanaan tiba-tiba, sesuai dengan pesanan penguasa.
