Kebijakan inovasi sebagai bagian dari suatu langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada dan melakukan pembaharuan dari apa yang telah terjadi sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Macam kebijakan inovasi telah dibuat dan bahkan ada yang sudah terselenggara merujuk pada kebutuhan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sudah terselenggara yaitu merdeka belajar.
Kebijakan merdeka belajar ini diselenggarakan agar siswa bisa memilih pelajaran yang mereka minati, dengan tujuan para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya. Di lain sisi merdeka belajar membawa feedback yang luar biasa bagi para siswa, akan tetapi di sisi lain justru kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri terhadap guru.Â
Dalam terselenggaranya setiap kebijakan tentu guru sebagai stakeholder yang berperan besar untuk menjalankannya, termasuk dalam kebijakan inovasi merdeka belajar ini. Adanya beberapa kebijakan ini menjadi tantangan seorang guru untuk menjalankan profesionalitasnya dengan mengacu pada empat kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Guru profesional merupakan bagian penting dari proses pengajaran yang berkualitas. Seorang guru dapat dianggap efektif dalam mengajar jika memiliki potensi atau kemampuan untuk mengantarkan hasil belajar untuk muridnya. Dalam praktiknya, kualitas guru didasarkan pada efektivitas pendidikan guru sesuai dengan persyaratan kurikulum yang berlaku, guru harus mampu menginterpretasikan dan mengintegrasikan tujuan, materi, dan metode, merancang dan mengontrol proses belajar mengajar dengan benar, serta mampu menerapkan dan mengontrol kualitas proses pembelajaran yang dapat dialami siswa.
Kompetensi profesional tersebut tentunya akan menentukan kelancaran jalannya inovasi merdeka belajar. Terdapat empat kebijakan pokok merdeka belajar diantaranya adalah: 1) ujian Nasional yang ditiadakan dan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum serta survei karakter, 2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diubah menjadi setiap sekolah dibebaskan dalam menentukan sistem penilaiannya sendiri, 3) Penyederhanaan RPP supaya guru memiliki waktu untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan belajar, dan 4) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sekarang menjadi sistem zonasi untuk menerima peserta didik baru. Semua hal tersebut tidak luput dari peran guru dalam menyukseskan empat kebijakan yang telah disebutkan (Tohir, 2019). Tetapi terdapat beberapa tantangan yang juga harus dihadapi oleh guru yaitu minimnya fasilitas dan kualitas guru (Daga, 2021).Â
Beberapa guru menyebutkan bahwa mereka sangat kesulitan dan kurang faham dengan sistem penilaian menggunakan asesmen kompetensi minimum serta survei karakter (Pramono dkk, 2021). Belum lagi dilihat dari jumlah murid yang tidak sedikit membuat guru merasa ribet dengan sistem penilaian yang baru. Fasilitas belajar pun menjadi tuntutan bagi setiap sekolah, dikhawatirkan akan terjadinya ketimpangan pendidikan yang banyak di beberapa sekolah indonesia.Â
Pentingnya keprofesionalitasan guru dalam mengajar maupun mengelola pendidikan sangat berpengaruh terhadap tujuan dari pendidikan itu sendiri. Apabila terdapat guru yang belum optimal dalam keprofesionalitasnya maka pihak sekolah perlu memberikan sarana untuk mengembangkannya. Selain itu diperlukan juga kesadaran dari pribadi untuk terus bergerak dalam mengembangkan keprofesionalannya serta mau terus berkembang dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada dalam dunia pendidikan.Â
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa merdeka belajar memberikan feedback yang baik bagi siswa. Namun, dengan adanya kebijakan ini terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh guru dalam menjalankan profesionalitasnya. Untuk itu, diperlukan solusi yang baik agar tantangan tersebut dapat di minimalisir. Karena profesionalitas guru itu sangat penting dan berpengaruh terhadap tujuan pendidikan suatu sekolah.
