Pilkades: Politik Identitas di Kabupaten Bandung Barat

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan praktek berdemokrasi secara langsung yang dilaksanakan di dalam struktur pemerintahan terbawah yaitu desa. 

Dilihat dalam konteks sejarah Pilkades sudah dilaksanakan sejak lama, bahkan beberapa referensi menyatakan pemberian kewenangan hak untuk memilih pemimpin bagi masyarakat desa ini diakui oleh pemerintahan Hindia-Belanda sebagai bagian dari hak asli yang melekat dari desa. 

Berbagai hak asli desa termasuk didalamnya penentuan kepala desa yang merupakan kewenangan desa tetap dipertahankan sampai dengan saat ini (Amanulloh, 2015; Kushandajani, 2015; Nur, 2014), Pilkades sudah menjadi bagian dari aktivitas berdemokrasi di tingkat desa(Yuningsih & Subekti, 2016). 

Meskipun demikian Pilkades mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Pilkades yang dahulu banyak dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam konteks saat ini dilakukan melalui pemilihan langsung yang mana setiap warga masyarakat yang ada di desa memiliki hak suara sebagaimana telah diatur melalui perundang-undangan(Sajangbati, 2015; Timotius, 2018).

Pilkades yang dilakukan melalui sistem one man one vote ini berimplikasi tidak hanya kepada hilangnya proses pemufakatan untuk menentukan kepala desa tetapi juga mendorong proses pemilihan kepala desa menjadi alat perebutan kekuasaan, sehingga para calon kepala desa akan menggunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk memenangkan konstelasi pemilihan kepala desa. 

Salah satu sumberdaya yang digunakan yaitu identitas politik yang dimilikinya, para calon kepala desa akan memanfaatkan politik identitas untuk menggalang suara masyarakat agar dapat dukungan dan meningkatkan elektabilitasnya.

Penggunaan politik identitas dalam Pilkades sejalan dengan kondisi empiris yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan kepada hasil penelitian, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa para calon kepala desa menggunakan politik identitas, yaitu: 

Pertama, adanya perkembangan masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang mana sudah banyak desa yang dihuni oleh heterogenitas masyarakat baik itu latar belakang keturunan, budaya, pekerjaan dan lain sebagainya (Badan Pusat Stasistik, 2019). Hal ini mendorong para calon kepala desa untuk mengkonstruksikan politik identitas yang mana tujuannya mencari kesamaan-kesamaan dengan mayoritas masyarakat sekaligus memetakan arah dukungan politik untuk memotret masyarakat yang berpotensi mendukung atau menolaknya.

Kedua, adanya persaingan antara sesama calon kepala desa sehingga harus memunculkan unsur pembeda antara calon kepala desa yang satu dengan calon kepala desa yang lainnya. Salah satunya cara yang dilakukan untuk memberikan pembedaan yaitu dengan menggunakan politik identitas agar masyarakat memiliki preferensi politik yang jelas mengenai calon kepala desa yang akan dipilihnya. 

Ketiga, penggunaan politik identitas tidak hanya dimaksudkan sebagai branding calon kepala desa di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga dijadikan sebagai bagian dari pembentukan visi misi kepala desa yang apabila terpilih nantinya akan dijadikan program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun kedepan.