Kementerian keuangan telah mengusulkan adanya kenaikan bagi peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan dinaikan harus membayar sebesar Rp 160.000, sedangkan untuk kelas II harus membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 51.000.
Menjadi pertanyaan kemudian yaitu apakah usulan kenaikan tersebut sudah bijak dan disesuaikan dengan pendapatan masyarakat saat ini, mengingat sesuai data tahun 2018 sebanyak 12 juta peserta menunggak iuran PPJS.
Kemungkinan masyarakat untuk menuggak iuran BPJS terbuka sangat besar yang didasarkan karena:
Pertama, kenaikan iuran BPJS akan menambah beban rumah tangga yang mana masyarakat akan memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu dibanding dengan membayar iuran kesehatan BPJS.
Kedua, masyarakat akan beralih kepada asuransi kesehatan lain apabila kenaikan terjadi, hal ini dianalogikan apabila terdapat 4 anggota keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 anak yang membayar BPJS maka harus mengeluarkan 640 ribu/bulan.Â
Masyarakat akan memilih asuransi lainnya yang memberikan jaminan layanan kesehatan lebih baik, masyarakat tidak harus mengantre di "ruang tunggu khusus peserta BPJS" selama berjam-jam untuk mendapatkan layanan kesehatan apabila menggunakan jasa asuransi kesehatan yang lain.
Sehingga, pemerintah harus bersikap bijak mengenai kenaikan BPJS, jangan sampai kenaikan iuran BPJS justru menjadi kontradiktif, banyak masyarakat menunggak atau beralih ke asuransi lain dan dampaknya memberikan beban kepada anggaran BPJS yang dikhususkan untuk masyarakat miskin (anggota BPJS Kelas III).
