[caption id="attachment_173927" align="aligncenter" width="425" caption="Ilustrasi: Petugas melayani warga yang mengurus E-KTP./Admin (KOMPAS/Wisnu Widiantoro)"][/caption] Pelaksanaan e-KTP yang merupakan program nasional sudah berjalan di banyak Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sebagian ada yang baru memulai pada Bulan Maret atau April hingga mencapai target akhir pada Bulan Desember 2012. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai leading sektor pelaksanaan program E-KTP di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah mulai mengumumkan seputar penerimaan operator dan administrasi untuk pelaksanaan e-KTP tersebut melalui kantor Kecamatan, dengan seleksi administrasi dan usulan nominatif diusulkan oleh camat sebanyak 8 orang, 4 untuk operator e-KTP nya dan 4 untuk staff adminsitrasinya . Dalam pengumumannya tercantum persyaratan berikut batasan waktu penerimaan lamarannya. Salah satu syarat yang paling penting untuk operator e-KTP ini adalah berkualifikasi D-3 komputer, karena program E-KTP Ini bernuansa teknologi komputer. Selain itu pula berkaitan dengan spesifikasi keahlian jaringan komputer dengan peralatan pemindai garis retina mata dan sidik jari yang tentunya berkaitan dengan peralatan teknis yang canggih, dengan disambungkan melalui internet, karena peralatan ini terintegrasi secara nasional, katanya! Namun ternyata menurut informasi yang berkembang luas, pelaksanaan rekruitmen operator KTP dan staff administrasi ini diwarnai intervensi politik juga. usulan dari kecamatan yang notabene merupakan hasil seleksi administrasi di tingkat kecamatan, dan mempertimbangkan domisili pelamar, karena berkaitan dengan target pekerjaan yang berlangsung selama 7 bulan saja dengan jam kerja hingga malam, target sehari 300 orang dengan durasi per orang 7 menit. Maka sangat rasional jika konsep penerimaan operator dan staff administrasi ini diarahkan ke kecamatan-kecamatan. Namun kini para camat sebagai pelaksana kebijakan teknis di lapangan untuk suksesnya program e-KTP ini dihadapkan pada kenyataan, bahwa intervensi politik di tingkat DPRD ikut bermain, mengintervensi Disdukcapil sebagai leading sektor. Ternyata para Anggota Dewan yang terhormat ini menjadi penyalur TKI juga. Daftar nominatif usulan yang secara aturan normatif sudah melalui kecamatan-kecamatan, harus tersingkir oleh usulan nama-nama operator dan staff administrasi yang datangnya dari "Anggota Dewan". Bingung juga saya mendengarnya, apa kepentingannya para politisi ini? Bayangkan Operator e-KTP yang akan melaksanakan tugasnya ini, diindikasikan banyak yang terpaksa lulus atau diluluskan (terutama dari usulan dewan yth) yang berkualifikasi SMA/SMK, domisili tersebar diluar daerah kecamatan asal. Hal tersebut tentu menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran tersendiri bagi kalangan pemerintahan kecamatan sebagai unit pelaksana teknis yang diberi tanggungjawab untuk mensukseskan program ini. Seorang Camat di sebuah Kecamatan berkomentar " Aneh ya, urusan operator e-KTP saja koq sampai direcoki kepentingan politik, sepertinya beliau-beliau butuh invest jasa untuk kepentingan politiknya di 2014 kali yaa, padahal jika itu dipaksakan akan berisiko pada kelancaran program ini" selorohnya dengan nada lirih. Jika benar informasi seperti ini, maka kita tentu sangat menyayangkannya. karena hal itu akan sangat berbahaya. Bagaimana bisa menjamin kualifikasi yang lulus itu secara kapasitas keahliannya? Karena lebih banyak faktor politiknya. Bagiamana keseriusan mereka bekerja dengan target jumlah per hari, dan waktu pelaksanaan yang begitu ketat? Luar biasa! urusan remeh temeh begini saja, Politik juga ikut-ikutan ternyata. Saya khawatir, proyek massal dan besar yang berskala nasional, biasanya selalu meninggalkan jejak di Akhir. Hingga ada yang berujung di Penjara. Na'udzubillah.