Saat-saat menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019, yang tinggal 2 hari sebentar lagi. Para politisi sibuk melakukan safari politik dan saling melobi, baik kepada presiden terpilih maupun kepada pemimpin partai yang menjadi koalisi pemenang pemilu. Memang para pemimpin partailah, yang akan menjadi pemimpin negara kita, dalam sistem negara Republik Indonesia yang menganut Sistem Presidensil.
Karena memimpin negara diperlukan naluri ilmu politik, ilmu negara dan ilmu hukum tata negara, Â maka yang diutamakan diangkat menjadi menteri, semestinya adalah orang-orang dari partai politik. Sebab mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang itu. Boleh saja ada beberapa menteri yang diisi dari para profesional, namun porsinya janganlah terlalu besar.
Hal demikian disebabkan, filosofi negarawan dengan para profesional berbeda. Terutama pada saat-saat stabilitas negara goyang dan genting, maka yang diperlukan adalah para politisi untuk mengatasi hal tersebut. Bukan para profesional. Misalnya, gejolak di Papua seperti saat ini, maka yang diperlukan adalah para politisi untuk menyelesaikannya,bukan para profesional.
Sebetulnya, yang paling ideal menjadi menteri adalah politisi yang juga profesional. Ia bisa melihat sesuatu fenomena dalam negara secara mikro dan makro. Ia bisa memandang suatu fenomena dari aspek politik dan aspek yuridis yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, hukum tata negara, konvensi, adat, budaya dan lain sebagainya.
Menurut pandangan penulis, negara kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan seorang Prof. Yusri Ihza Mahendra untuk membangun negeri tercinta Republik Indonesia. Ia berpengalaman dan telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-Undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu.
Kemampuan ilmu pengetahuan beliau, bisa dilihat perannya mengantar bangsa dan negara Indonesia dengan baik ketika suksesi dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ. Habibie pada tahun 1998. Syukur alhamdulillah, negara kita tidak terjadi suksesi seperti yang terjadi di Libya, Mesir, Irak, Suria dan negara lainnya. Di situlah diperlukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum tata negara, ilmu politik dan mempunyai keberanian, yang berjalan secara paralel.
Maka dalam kesempatan pengangkatan menteri kali ini, barangkali Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, bisa memfaatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman Prof. Yusril untuk membangun negeri yang kita cintai dan kita miliki bersama ini.
Jakarta, 18 Oktober 2019
Kurnianto Purnama, SH, MH.
