Dinamika politik paska pansus Century relatif belum ada gregetnya lagi. Publik kini tertuju pada proses hukum dugaan suap dan markus (makelar kasus) pajak oleh Gayus Halomoan Tambunan. Pegawai pajak golongan III A ini sekarang melejit namanya, mengalahkan kasus Centur yang proses hukumnya masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK.
Beberapa waktu terakhir, khususnya akhir Maret lalu hingga kini peristiwa politik mulai menghangat lagi. Dua partai politik besar, Partai Demokrat dan PDI PERJUANGAN sama-sama akan menggelar Kongres. Dua-duanya juga mengagendakan pemilihan ketua umum partai. Menarik, karena keduanya sama-sama partai politik yang masih terkesan dipengaruhi atau menggantungkan pada figur tertentu. Partai Demokrat setidaknya hingga kini masih tidak bisa dilepaskan pada figur SBY/Susilo Bambang Yudhoyono, sang pendiri sekaligus ketua dewan pembinanya. Sementara PDI PERJUANGAN terkesan masih begitu mujarab dengan memakai atribut ataupun hanya sekedar membawa-bawa nama BUNG KARNO, sehingga partai ini terkesan 'beraliran' dinasti Soekarno.
Partai Demokrat, kini hampir setiap hari menghiasi halaman surat kabar, majalah,dan tabloid, serta menghiasi program berita di televisi, radio, maupun portal berita. Persaingan antarkandidat sepertinya semakin memanas. Sementara PDI PERJUANGAN relatif tak begitu bergelombang meski ada riaknya.
Kondisi tersebut menurut hemat penulis, adalah bagaimana strategi PR (Public Relation) yang coba dikembangkan kedua partai politik itu.
Partai Demokrat bisa dilihat ingin mencoba (atau seolah-olah) ingin melepaskan diri dari figur SBY. Meski antarkandidat yang kini muncul, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie, terlihat saling berkompetisi dan malah ada wacana ada ketidakadilan dalam persaingan tersebut, tapi tetap saja terkesan sosok SBY begitu berpengaruh. Apalagi ketika langsung ataukah tidak kandidat-kandidat yang muncul ke permukaan berlomba mendapat simpati ataupun dukungan SBY. Apalagi ada wacana soal kedatangan Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa IBAS saat deklarasi Andi Mallarangeng sebagai calon Demokrat 1.
Beragam wacana soal dukung mendukung ataupun kecurangan dalam proses majunya kandidat ketua, membuat media massa di tanah air terbawa untuk mewartakannya. Bisa saja, mohon maaf ini berdasar kedangkalan analisa penulis, kondisi ini memang sengaja diciptakan untuk mendongkrak pamor mereka. Mungkin benar juga apa yang dilontarkan para politisi partai itu, yakni soal skenario paket ketua umum, sekjend, dan dewan kehormatan. Andi Mallarangeng diplot di kursi ketua umum, Anas Urbaningrum sekretaris jenderal, dan Marzuki Alie sebagai anggota Dewan Penasihat atau masuk ke kabinet paska reshuffle. Entahlah, yang jelas wacana seputar riak-riak proses menuju kongres tersebut merupakan strategi jitu untuk mendongkrak pamor agar lebih kesohor.
Kita tentu masih ingat pemilihan Ketua Umum Partai Amanat Nasional/PAN di mana muncul dua sosok yang merefleksikan kubu pro pemerintahan dan kubu reformis.Namun, hasilnya ternyata hanya muncul satu kandidat karena lainnya mundur dan kemudian dia dijadikan sekjend.
Hal tersebut bisa saja terjadi di kongres Partai Demokrat. Apalagi pengaruh SBY masih demikian kuat di sana. Hal ini juga terkait dengan strategi 2014, di mana sosok AM yang masih setia hingga periode itu. Bukan berarti kandidat lain tak setia, tapi ada nilai plus bila dia jadi Demokrat 1.
Padahal, bila partai tersebut benar-benar ingin mereformasi diri dan 'melepas' bayang SBY, figur Anas Urbaningrum dinilai lebih tepat. Keintelektualan, emosional, jaringan, dan kesejajaran dengan pemimpin partai besar lainnya.
Bila Anas yang jadi Demokrat 1, ada yang menilai jalan untuk menuju RI 1 lagi bagi SBY relatif sulit. Ketika amandemen UUD'45 maupun UU Pemilihan Presiden direncanakan, disinyalir banyak pertentangan baik dari dalam maupun luar partai.
Sementara itu,PDI PERJUANGAN terkesan relatif adem ayem. Beberapa pendapat yang coba dikumpulkan penulis, rata-rata mereka masih memprediksikan MEGAWATI untuk memimpin lagi. Meski ada hembusan agar terjadi peremajaan di tubuh partai, termasuk jabatan ketua umum, akan tetapi MEGAWATI tetap dianggap pemikat suara dan juga peredam gejolak (bila suatu saat meledak) di partai 'wong cilik' ini. Pasalnya ada yang menganalisa, bila MEGAWATI lengser keprabon gejolak di partai itu akan semakin terlihat dan berpotensi membesar. Tentu hal ini tidak diingini para pendiri dan petinggi partai berlambang 'banteng gemuk bermoncong putih itu'.
