Tidak ada kewajiban PEMDA untuk mendaftarkan penduduk sebagai peserta JKN.
Dalam Peta Jalan menuju JKN 2012-2019 diungkapkan bahwa PEMDA hendaknya didorong membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan serta membayar tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Pendekatan ini jauh lebih adil dan lebih efektif, daripada meminta PEMDA membayar iuran untuk kelompok non-kuota, yang bukan kewajibannya.[4]
Pasal 6A dan Pasal 16 ayat (1a) Perpres No.111/2013 cenderung ambigu, sehingga dapat menimbulkan kerancuan pemahaman aspek regulasi dan kebijakan, yang seharusnya sinkron dan saling terkait. Dapat berdampak pada implementasi azas keadilan dan prinsip-prinsip kegotong-royongan, keterbukaan serta akuntabilitas.
Dirasa perlu untuk melakukan tinjauan terhadap latar belakang dan tujuan serta dampaknya untuk mengantisipasi potensi menjadi makin kompleks. Apakah kriteria seleksi penduduk yang didaftarkan menjadi peserta JKN oleh PEMDA.
Per 1 Desember 2018 tercatat 30,03 juta PBI APBD. Karena besaran premi PBI APBD sama dengan PBI APBN yaitu sebesar Rp23.000 (Pasal 29 Perpres No.82/2018). maka proyeksi premi setahun yang ditanggung oleh PENDA mencapai Rp8,29 triliun.
Entah sampai seberapa yang dapat dilakukan PEMDA dari nilai APBD tersebut sesuai kewajibannya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di wilayahnya masing-masing.
Bila besaran premi dinaikkan menjadi Rp36.000 sesuai hitungan ideal DJSN pada tahun 2015, maka proyeksi premi setahun yang ditanggung oleh PEMDA melalui APBD mencapai Rp12,97 triliun.
Ambigu pada regulasi dan kebijakan tentang penduduk yang didaftarkan PEMDA yang berpotensi menimbulkan kerancuan dilengkapi menjadi mengejutkan dengan dikeluarkannya Inpres No.8/2017 tentang Optimalisasi JKN pada 23 November 2017 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018, hari ini.
Diinstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya dalam Program JKN. Demikian juga kepada pemimpin daerah pada jajaran dibawahnya.
Tetapi peserta PBI APBD ternyata tidak termasuk penduduk rentan dan kurang mampu yang mencakup the bottom 40 yang menjadi target perlindungan sosial jaminan kesehatan, sesuai RPJMN 2015-2019.
Ambigu tentang "PBI APBD" atau penduduk yang dapat didaftarkan sebagai peserta JKN oleh PEMDA masih berlanjut dalam Pasal 12 Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang diundangkan pada 18 September 2018.
