JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah bahwa Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan untuk mengevaluasi anggaran pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Mendagri saat mengomentari empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Dalam penjelasannya, Tjahjo sempat menyinggung anggaran di Pemprov DKI Jakarta.
"Selama 4 tahun kami punya kewenangan mengevaluasi anggaran semua berjalan dengan baik karena memang awalnya saja 2015 penyerapannya kecil tetapi setelah itu sudah mulai bagus," ujar Tjahjo, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (22/10/2018).
Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Ganti Proposal Dana Hibah Rp 2,09 Triliun dengan Rp 1 Triliun
"Kayak DKI Jakarta kami akan mengoreksi bahwa anggaran DKI tolong sisihkan anggaran APBD atau PAD untuk Bekasi terkait masalah sampah, untuk Tangerang dan Depok, untuk mengurangi masalah kemacetan, masalah banjir dan sebagainya," lanjut dia.
Tjahjo tak menjelaskan lebih lanjut atas pernyataannya itu.
Saat ini, persoalan dana hibah Pemprov DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi sedang menjadi polemik.
Pada 2018, Pemkot Bekasi dipastikan tidak akan mendapatkan dana hibah atau dana kemitraan dari Pemprov DKI Jakarta.
Sebab, tak ada alokasi anggaran tersebut di APBD-Perubahan DKI Jakarta 2018.
Sebelumnya, Tjahjo menyatakan yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki komitmen menyisihkan anggaran Pemprov DKI untuk Pemkot Bekasi.
