JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta semua pihak tidak lagi mempermasalahkan impor beras untuk tahun ini.
Pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang melibatkan kementerian/lembaga terkait di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya memutuskan impor beras hingga 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.
"Menurut saya, ini tidak perlu gaduh. Kalau tidak ada impor, (kita) repot. Itu sudah dengan pertimbangan matang," kata Darmin saat ditemui di kantornya pada Rabu (19/9/2018) malam.
Baca: Merespons Mendag soal Gudang, Buwas Keluarkan Makian Khas Jawa
Darmin menjelaskan, rakortas sudah digelar sejak awal tahun ini dan memperhitungkan kondisi serta berbagai aspek, termasuk bagaimana produksi beras dalam negeri dan harga terkini di pasaran.
Â
Dalam realisasinya, sampai akhir Agustus sudah ada 1,4 juta ton beras impor yang masuk guna memenuhi stok cadangan beras di Perum Bulog.
Dari total 1,4 juta ton beras impor yang sudah masuk, maka seharusnya masih ada 600.000 ton beras lagi. Tapi, Darmin memastikan itu tidak jadi diimpor karena kendala teknis dari negara produsen dan proses pengiriman yang membuatnya melebihi batas waktu yang ditentukan dalam rakortas.
Kementerian Pertanian dalam rakortas memproyeksi total hasil produksi beras dalam negeri dari panen raya bisa mencapai 13,7 juta ton, dengan perkiraan produksi 2,5 juta ton pada Januari, 4,7 juta ton pada Februari, dan 6,5 juta ton pada Maret.
Meski begitu, hingga 28 Maret, stok beras Bulog baru naik sedikit, dari yang tadinya 590.000 ton jadi 649.000 ton.
Sementara harga beras medium di pasaran sudah terlanjur tinggi, sempat menyentuh Rp 11.036 per kilogramnya. Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium adalah Rp 9.450 per kilogram, sehingga Bulog terus melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras di pasaran.
