Kompas.com
Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Finansial Pilihan

Jalan Tol yang Harusnya Menyatukan "Cebong" dan "Kampret"

11 Juni 2018   09:15 Diperbarui: 11 Juni 2018   09:34 1172 0 0
Jalan Tol yang Harusnya Menyatukan "Cebong" dan "Kampret"
Spanduk tol jokowi (istimewa/twitter)

SEBELUM memulai, izinkan saya terlebih dulu mohon maaf jika dalam tulisan ini ada kekhilafan. Apalagi saat saya menulis ini dalam suasana Bulan Ramadhan, saya tidak bermaksud bergunjing serta menyindir siapapun.

Well, mudik bagaimanapun, tak hanya perjalanan dari kota menuju kampung-kampung di pelosok untuk sejenak bertemu keluarga. Melepas kangen. Atau mungkin sedikit pamer atas kesuksesan yang dicapainya di kota.

Lebih dari itu. Mudik merupakan perjalanan spiritual. Meluangkan sejenak untuk kembali mengingat awal mula perjalanan hidup. Kembali memaknai nilai-nilai yang selama ini terabaikan. Termasuk, merajut tali-tali persaudaraan yang selama ini kurang terawat karena nihilnya kehadiran fisik.

Baca: Tahun Ini Jasa Marga Akan Bangun Jalan Tol Sepanjang 337,12 Km

Sejumlah teman berkisah, betapa mereka menemukan kesyahduan saat menempuh perjalanan mudik. Berangkat dari Jakarta. Di jalan bertemu dengan orang lain yang sama-sama ingin mudik ke kampung halaman, serasa mereka menemukan saudara di perjalanan.

Merasa senasib. Merasa memiliki tujuan yang sama. Saling merasa sebagai saudara. Dan itu adalah sensasinya menjalani ritual mudik yang dilakoni setahun sekali.

Tahun ini perasaan yang sama pastinya kembali muncul saat penduduk kota mulai melakoni mudik ke kampung halaman. Ditambah dengan rampungnya pembangunan sejumlah ruas jalan tol, prosesi mudik pastinya lebih lancar. Lebih khusyuk. Dan, tentunya tak menguras tenaga.

Meskipun prosesi mudik lebih lancar, ada sejumlah isu yang justru mengganjal di hati para pemudik.

Ya, ganjalan yang dimaksud adalah bertebarannya pesan-pesan bernada politis terkait jalan tol. Mulai pesan di WhatsApp, Facebook, hingga ke spanduk-spanduk.

Isinya beragam. Di satu sisi ada yang nyinyir dengan pembangunan jalan tol. Di sisi lain, ada juga yang mendukung. Termasuk, spanduk penegasan bahwa jalan tol tersebut adalah jalan tol Pak Jokowi.

Ya, namanya politik, semuanya bisa saja dilakukan. Apa pun yang bisa ditempuh untuk menjatuhkan lawan, ya dilakukan. Apa pun yang bisa menguatkan posisi politik, ya diklaim sebagai keberhasilan.

Duitnya “Cebong” dan “Kampret”

Begitulah ketika jalan tol kemudian dipolitisasi. Terlepas dari kesyahduan prosesi mudik, jalan tol merupakan proyek infrastruktur yang melibatkan dana super-gede, termasuk dana dari perbankan yang dikucurkan agar proyek bisa berjalan.

Foto udara ruas jalan Tol Gempol-Pasuruan di Jawa Timur, Selasa (5/6/2018). Tol Gempol-Pasuruan sudah beroperasi dan dapat dilintasi para pemudik.
Foto udara ruas jalan Tol Gempol-Pasuruan di Jawa Timur, Selasa (5/6/2018). Tol Gempol-Pasuruan sudah beroperasi dan dapat dilintasi para pemudik.
Pemerintah sendiri mengestimasi, keperluan pembangunan jalan tol selama periode 2015-2019 mencapai Rp 799 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya mampu menutup 37 persen. Selebihnya, diserahkan kepada mitra baik BUMN maupun swasta.

Sementara bagi BUMN dan swasta, untuk menggarap proyek-proyek jalan tol yang ada, porsi pembiayaan yang lazim adalah 30:70 (baik untuk investasi maupun modal kerja).

Dalam hal ini, 30 persen adalah ekuitas dari perusahaan yang terlibat. Kemudian 70 persen adalah dana dari eksternal, entah itu melalui pinjaman bank maupun pinjam ke pasar lewat penerbitan surat utang.

Di sini yang menarik. Bank dalam menyalurkan kredit ke jalan tol akan mengandalkan dana pihak ketiga (DPK). Dana tersebut milik nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.

Tak peduli nasabah itu pendukung pemerintah (“cebong”) maupun pendukung kelompok yang berseberangan atau biasa dijuluki “kampret”. Yang jelas bank akan menyalurkan dana tersebut kepada perusahaan yang memerlukan pembiayaan.

Tidak mungkin bank memilah dan memilih dana yang dialokasikan ke proyek jalan tol hanya dari nasabah kelompok “cebong”. Sementara duit dari kelompok “kampret” disisihkan untuk dialokasikan ke kredit sektor lain.

Sebaliknya, seorang “kampret” juga tak bisa mengajukan request agar duitnya yang disimpan di bank tidak disalurkan ke jalan tol. Sebaliknya, kelompok “cebong” tak bisa minta ke bank agar dananya disalurkan ke proyek tersebut. Semuanya merupakan otoritas bank.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2