JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik tidak setuju dengan evaluasi 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi yang disusun Fraksi PDI Perjuangan. Taufik menyinggung kebijakan becak yang dikritik oleh PDI-P itu sebagai kebijakan Jokowi-Ahok.
 "Padahal becak itu kan janjinya Jokowi-Ahok, lalu apanya yang diacak-acak?" ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018).
 Taufik sudah mendengar adanya kabar menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies dan Sandiaga.
Menurut Taufik, hal itu merupakan hak anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, menurut dia, hak interpelasi tidak perlu dilakukan karena Anies dan Sandiaga sudah membuat kebijakan yang pro-rakyat kecil.
Baca juga : Masa Depan Becak di Jakarta dalam Kontrak Politik Anies-Sandi...
 "Saya bilang program Anies Sandi itu untuk rakyat kecil. Ada program buat masyarakat kecil kok malah diinterpelasi," ujar Taufik.
 Pada 2012, Joko Widodo yang dulu masih berstatus calon gubernur pernah membuat kontrak politik dengan warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru. Isi kontraknya tidak terlalu berbeda dengan kontrak yang disebut telah ditandatangani Anies.
 Kontrak itu salah satunya meminta Jokowi melindungi dan menata ekonomi informal, seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional. Kontrak itu ditandatangani 15 September 2012.
Baca juga : Sandi Lihat Ada Mobilisasi Tukang Becak agar Jakarta Tak Stabil
 Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta memiliki 11 catatan dalam 100 hari pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
 Salah satunya adalahkebijakan pengoperasian kembali becak. Hal tersebut dinilai menimbulkan persoalan baru.
