Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu...

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

2018, PNS DKI Dapat Tunjangan Operasional, jika...

9 November 2017   17:14 Diperbarui: 9 November 2017   18:04 446 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
2018, PNS DKI Dapat Tunjangan Operasional, jika...
Ilustrasi PNS DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan biaya penunjang operasional bagi lurah, camat, dan wali kota yang masih bertugas pada akhir pekan.

Biaya tersebut sudah disetujui oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, Kamis (9/11/2017).

 "Mereka kan setiap Sabtu dan Minggu masih melayani warga, sedangkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) libur. Nah mereka lah yang selalu didatangi warga atau bahkan mendatangi warga di hari libur (yang akan mendapat tunjangan operasional)," ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (9/11/2017).

Baca juga : Jeratan Korupsi dan Konsekuensi Dicopotnya Jabatan bagi PNS DKI...

 Biaya operasionalnya bukan hanya untuk lurah, camat, dan wali kota secara pribadi saja. Melainkan untuk PNS di kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota.

PNS yang masih bekerja saat weekend akan mendapatkan biaya operasional itu.

M Syarif, Sekretaris tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Posko Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).
M Syarif, Sekretaris tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Posko Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).
Besarannya, tingkat kelurahan akan mendapat biaya operasional sebesar Rp 15 juta per bulan, tingkat kecamatan sebesar Rp 20 juta per bulan, tingkat pemerintah kota sebesar Rp 50 juta per bulan, dan tingkat pemerintah kabupaten sebesar Rp 30 juta per bulan.

 "Sekarang enggak ada alasan lagi mereka Sabtu Minggu lurah, camat, wali kota enggak bisa menemui warga atau ditemui warganya," kata Syarif.

Baca juga : Atasi Kekurangan PNS DKI, Struktur Tak Efektif Akan Dilebur

 Syarif mencontohkan, pelayanan PTSP di kantor pemerintahan tidak buka pada akhir pekan.

Saat ada warga yang meninggal dunia, mereka harus mengurus surat di PTSP untuk bisa mengurus pemakamannya. Terkadang lurah harus turun tangan untuk membantu warga mengurus dokumen yang dibutuhkan.

Baca juga : Kisah PNS DKI Menyamar Saat Masuk Kelab Malam demi Genjot Pajak

 Biaya operasional diberikan untuk menghargai kerja mereka di kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota yang tidak mengenal hari libur.

 "Dengan stimulus ini, kami harapkan aparatur pamong bisa lari kencang untuk melayani warga," kata Syarif.

VIDEO PILIHAN