Ditambah yang berkuasa di DPR saat ini adalah Puan Maharani kader sekaligus pewaris tunggal partai PDIP, yang dinilai oleh banyak pihak yang dirugikan akibat UU Cipta Kerja seperti buruh, Puan Maharani yang harus bertanggung jawab atas sahnya UU Cipta Kerja, dimana dirinya adalah Ketua DPR periode 2019-2024.
Dengan kasus provinsi Sumbar harus mendukng Negara pancasila, dimana PDIP disana tidak dapat tempat di hati pemilih Sumatra Barat, yang belum lama menjadi kontroversi nasional. Ditambah dengan UU Cipta Kerja yang disahkan (5/10) oleh DPR di pemerintahan Jokowi yang diusung PDIP.
Saya kira, mungkin ketika rakyat sudah jengah dengan Pemerintah Jokowi yang diusung oleh PDIP dengan berbagai macam kontroversi, yang tidak popular dikalangan masyarakat dan banyak merugikan masyarakat.
Bukankah menjadi sesuatu yang mungkin capres 2024 yang diusung PDIP akan auto gagal di pilpres 2024 seperti apa yang dialami PDIP di pilkada 2020 Sumatra Barat.
Dimana PDIP memilih absen pasca pernyataan kontroversial Puan Maharani tersebut menyebut Sumbar harus mendukung negara pancasila?Â
Demokrasi salah satu keunggulannya adalah pemilihan umum yang suaranya sendiri dipilih langsung oleh rakyat.
Maka bukan tidak mungkin ketika rakyat kecewa dengan partai politik maupun kebijakan-kebijakan yang diusung, tidak dipilih lagi adalah sesuatu yang sangat mungkin di pemilihan umum berikutnya termasuk kandidat capres yang diusung Partai politik di pilpres 2024.
