Jika politikus dalam berpernyataan di media itu rasional dan berimbang, saya yakin setiap rakyat tahu mana pencitraan dan mana yang bener-benar mendengarkan rakyat.
Tetapi tidak partai manapun saat ini sama dalam menanggapi isu, dimana pendapat-pendapatnya hanyalah formalisme saja dan tidak ada ruang diskusi yang mencerahkan rakyat saat mereka menyampaikan sudut pandangnya.
Seperti Mulan Jamela anggota DPR dari Partai Gerindra yang menyoroti hutang PLN 694,79 triliun ke per-bank'kan. Mulan mempertanyakan kemampuan PLN dalam menjamin pasokan listrik nasional tanpa membuat lonjakan tagihan listrik.
Namun dengan expansi PLN menjamin pasokan listrik nasional 35.000 MW mengamankan pasokan listrik nasional, jelas butuh hutang untuk investasi. Tagihan listrik juga disoroti supaya tidak naik, bukankah tidak perlu hutang disoroti wakil rakyat sebab mayoritas perusahaan pasti punya hutang untuk investasi jangka panjang?
PLN: Karena pengembangan dengan modal dan penyerapan dana masuk yang minim, bukankah solusinya tetap hutang perbankan supaya tetap sehat?
Seharusnya pendapat logis Mulan Jamela dalam mengyoroti PLN itu ada pada kinerjanya. Bagaimana cara PLN melunasi hutang disaat nilai investasi tinggi. Tetapi penyerapan dana dari investasi itu rendah? Masyarakat menjerit tagihan listrik tinggi.
Tetapi "Mulan Jamela" dari Fraksi Gerindra hanya sebagain kecil dari kumpulan wakil rakyat yang hanya menyuarakan suara dengan kadar formal. Tidak sampai pada akar permasalahan. Tanpa pendapat-pendapat yang mencerahkan masyarakat, akhirnya menjadikan bingung masyarakat.
Apa bedanya pendapat mereka "anggota dewan" dengan ibu-ibu di pasar, bapak-bapak di tongkrongan pos ronda, serta ibu-ibu yang sedang nongkrong bergosip, dalam menyoroti suatu kasus di masyarakat?
Terkesan pendapat mereka "DPR" hanyalah copy-paste dari suara masyarakat tidak punya pertimbangan logisnya sendiri yang berasal dari banyak masukan masyarakat. Bukankah suara Mulan Jamela di DPR sama seperti suara kita masyarakat awam? Bedanya hanya dia dibayar Negara duduk di Senayan dan kita tidak?
Satu lagi anggota DPR fraksi PKS "Sukamta" Â yang terkesan agak ganjil juga dalam isu menanggapi konflik sebagian kecil anggota TNI yang melakukan penyerangan Polsek Ciracas, yang terkesan meruncingkan suasana saat memberi pernyataan tersorot media.
Sukmanta mengungkapkan kesejahteraan antara TNI dan Polri berbeda jauh. Kemudian saat perjalanan dinas ke Papua prajurit TNI menggunakan kapal dan personil Polri menggunakan pesawat.
