Salah satu kebijakan yang digalakan pemerintah saat ini adalah kewajiban masyarakat menggunakan masker saat harus beraktivitas. Karena negara menyarankan masyarakat untuk tidak keluar rumah menjaga diri diawal-awal virus tersebut mulai mewabah di indonesia.
Namun sebagai masyarakat yang terkekang aktivitasnya tetap akan merasa jenuh. Pada akhirnya mereka akan tetap berkumpul dengan tetangga, kalau tidak pergi keluar rumah menyegarkan suasana. Apalagi masyarakat pedesaan, ada atau tidaknya virus covid-19, tidak mempengaruhi mereka dalam beraktivitas.
Yang ke pasar tetap ke pasar, ke sawah juga demikian, pos ronda pun tetap ramai orang. Masyarakat desa mana peduli jarak pergaulan aman dari virus yang negara terapkan melaui aturan lisan disampaikan polisi saat mereka harus berpatroli menjaga krumunan.
Tetapi lagi-lagi, tidak lebih aturan menangapi sesuatu, hanya seremonial belaka yang digembor-gemborkan. Karena pada prakteknya itu tidak benar-benar di matangkan sebagai sebuah kebijakan Negara yang harus dipatuhi. Tetep kosong yang tidak berisi sama sekali.
Sebagai suatu contoh dimana refleksi kebijakan negara tersebut nyatanya memang hanyalah sebuah seremonial, termasuk dalam penanganan covid-19. Kebijakan wajib masker sendiri yang diterangkan secara resmi melalui juru bicara pemerintah kepada masyarakat pada intinya peduli dengan kesehatan masyarakat.
Namun dalam prakteknya sendiri, proyek-proyek pemerintahan seperti galian-galian baik pipa minyak maupun saluran air pinggir jalan raya tetap berjalan. Ini jelas sangat kontradiktif dibalik pemerintah katanya serius menaggapi maslah covid-19 demi kesehatan masyarkatnya. Bukankah tidak mungkin dalam aktivitas kerja dilakukan jaga jarak fisik  satu meter? Atau menghindari krumunan, bawasanya kerja proyek memang dalam prakteknya sendiri berkerumun?
Sebab proyek galian di jalan raya sendiri melibatkan banyak pihak. Dipinggir jalan raya sendiri merupakan jalur pipa PDAM dan banyak perusahaan telkomunikasi lainnya yang numpang lahan tanah dinas PU jalan raya sebagai jalur kabel fiber optik mereka. Ditambah masa pandemi virus Covid-19 banyak perusahaan melakukan WFH atau Work form home atau belajar onlne bagi siswa sekolah. Bukankah sama kebutuhan air PDAM sama pentingnya? Karena kebanyakan pipa PDAM juga hancur oleh eskafator (begho), yang secara layanan kepada masyarakat sendiri terganggu?.
Karena seharusnya jika pemerintah menerapkan kebijakan fokusnya kesehatan masyarakat, tentu proyek-proyek negara juga harus dihentikan sementara meminimalisir penyebaran covid-19, disampaikan kepada masyarakat seperti pemakaian masker yang langsung disampaikan dengan seriusnya didepan media.
Apa artinya kebijakan wajib masker jika dari pemerintah sendiri justru lalai dalam tindakan-tindakan pencegahan yang bisa dilakukan dirinya? Termasuk proyek-proyek PU yang pekerjanya sendiri adalah masyarakat? Bukankah  dapat dihentikan sementara tanpa pertentangan? Jelas negara indonesia melalui pemerintahanya mengambil kebijakan yang kontradiktif, hanya seremonial belaka, seperti show cast memanfaatkan isu covid-19. Sebab sesuatunya didalam kebijakannya terdapat pertentangan.
Mohisme dan filsafat kepemimpinan
Mohisme sebuah paham filsafat kuno negri china yang tentu tidak se-populer taoisme atau aliran konfusius dalam semesta wacana pengetahuan dunia. Negara china dengan sejarah  panjang dinasti dalam ketata negaraan sendiri membuat filsafat kepemimpinan pada jamannya begitu maju.
