5 Alasan Kuat Mengapa Harus Mendorong Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Memperkuat Kemandirian Tanah Papua

Wakil Bangsa Papua – Cara pandang elit nasional dalam menentukan format kebijakan yang terbaik bagi Tanah Papua, yang bertumpu pada resolusi anggaran berbasis “subsidi” dan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan “isu keamanan nasional” merupakan pandangan yang usang dan perlu ditinggalkan. Pendekatan ini merupakan produk kebijakan yang telah gagal menghadirkan distribusi keadilan pembangunan, menimbulkan pertumpahan darah “banyak warga sipil yang tewas”, dan menjadi objek bisnis bagi para politisi dan birokrat nasional untuk memanfaatkan anggaran subsidi yang diberikan kepada Tanah Papua “pola bisnis pengusaha-politisi-birokrat”. Oleh karena itu, diperlukan resolusi yang benar-benar tepat untuk menjamin sustainabilitas program dan anggaran yang seharusnya bertumpu pada kekuatan sumber daya keuangan sendiri agar dapat dikontrol elemen masyarakat daerah bersama-sama unsur pemerintahan daerah (dan tidak dikendalikan oleh politisi, birokrat, pengusaha nasional, dikarenakan mekanisme anggaran yang panjang dan seringkali masuk angin ditengah jalan, seperti yang terjadi dalam banyak alokasi anggaran yang dikirim ke Tanah Papua ternyata sudah dijatah oleh Perusahaan X atas lobi anggaran ke Kementerian/Lembaga/Kepala Banggar/Pimpinan Komisi).