1) Kita mendukung upaya menuju New Normal (NN), sebab kita semua tdk betah terus2an dlm PSBB yg bisa kita sebut kondisi tdk normal ini; yg tentunya memengaruhi kehidupan sosial ekonomi psikologi masyarakat, serta kinerja para pelaku ekonomi yg menjadi "sub-optimal".
2) NN dpt dipandang sbg prakondisi agar nantinya kita bisa kembali ke tatanan "normal", meskipun kondisinya nanti mungkin tdk persis sama dg kondisi pd tatanan pra-covid. Kapan tatanan normal itu akan dicapai? Msh uncertain waktunya, sblm vaksin dan obat2an yg efektif ditemukan dan tersebar luas.
3) Terkait NN, pemerintah jangan terburu-buru menetapkan RI atau daerah2 tertentu masuk ke tatanan NN, sblm covid-19nya benar2 bisa dikendalikan (Dhi, tidak berarti kasus positif nol, namun pertambahannya yg nol atau sdh relatif kecil dan stabil). Utk hal ini, WHO sendiri mensyaratkan: kurva jmlh kasus positif hrs sdh melewati titik maksimal dan jmlh tsb sdh hrs turun setidaknya 50% (terhadap jmlh pd maksimal tsb) dlm 3 minggu stlh dicapainya ttk maksimal tsb.
4) Jadi, hrs dipastikan prasyarat ini dan lainnya benar2 dipenuhi. Covid-19nya atau sektor kesehatan harus terlebih dulu diatasi dg baik. Utk itu, gunakan data yg memadai dan perhitungan parameter2 epidemiologi yg akurat. Surveilance termasuk jumlah tes (tdk hanya di epicentrum tp juga di daerah2 lainnya) juga hrs memadai. Target waktu utk masuk tahapan NN yg sdh ditentukan pemerintah hrs 'subject to'kondisi data/parameternya sdh memungkinkan atau belum. Jangan gengsi utk menggesernya nanti apabila data dan perhitungan menyatakan msh blm memungkinkan.
5) Recovery ekonomi di era covid tdk akan berjalan baik manakala covid-19 belum benar2 bisa dikendalikan. Tapi, bukan berarti tdk boleh ada stimulus ekonomi dr pemerintah. Stimulus ekonomi hrs ada, dan sekarang juga sdh ada. Namun fokuskanlah pada upaya menopang kehidupan masyarakat bawah serta pada keberlangsungan usaha mikro dam kecil termasuk petani dan nelayan. Pelaku ekonomi lainnya/korporasi, akan membaik seiring dg semakin terkendalikannya covid-19 itu. Stimuli utk korporasi hendaklah proporsional dlm bentuk insentif2 yg sifatnya enabling. (Butir 5 ini tdk sempat tersampaikan krn waktu diskusi yg singkat).
