Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami aliran dana sebesar 4,5 miliar yang diterima Rachmat yasin, ada indikasi dana tersebut masuk ke kas partai. Kemungkinan kemungkinan itu terbuka mengingat kapasitas Rachmat yasin sebagai pengurus teras DPW PPP Jawa Barat.
Penangkapan banyak petinggi partai yang menjabat sebagai kepala daerah justru menggembar gemborkan moral mereka sebagai pejabat bersih, semakin menyadarkan rakyat bahwa partai partai tersebut justru lebih layak diberi cap partai perampok uang rakyat ketimbang label partai bersih.
Kasus korupsi dan suap pejabat daerah bagaikan gunung es, yang tampak hanya permukaan saja. Di luar yang ditangkap KPK, ada 70 persen penguasa/kepala daerah (bupati/walikota) yang terlibat dalam korupsi. Padahal sebagaimana yang sudah dilansir media massa, penghasilan para kepala daerah (bupati/walikota hingga gubernur) bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan secara legal (bukan hasil korupsi).
Permasalahannya adalah kadang kala penguasa/kepala daerah masih tamak, proyek proyek yang seharusnya dikelola untuk kemashlatan masyarakat diembat dengan mengubah jalur birokrasinya. kita dihadapkan bahwa pejbata daerah yang mewakili partai tidak benar benar berada bersama rakyat tetapi lebih mementingkan tujuan partainya.
Saya yakin Rachmat yasin masih mempunyai ribuan hektar lagi yang belum digarap dalam konversi lahan di sekitar Bogor dan puncak Cianjur. Hanya bermodalkan rekomendasi pengesahan dan sebuah tanda tangan sakti, maka mengalirlah suap itu dnegan mudahnya.
Pertanyaanya, apakah ada uang yang mengalir ke kas DPP PPP ?
