PPP menjadi tuan rumah pertemuan yang disebut-sebut sangat penting dan strategis tersebut. Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, HM.Taufan Pawe, sudah diamanahkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mempersiapkan pertemuan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Taufan Pawe, yang juga Wali Kota Pare Pare, merasa tersanjung memperoleh kesempatan menyelenggarakan pertemuan yang disebut-sebut menjadi bagian untuk merumuskan persiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tersebut.
Memastikan nama kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dari KIB, misalnya? Nanti dulu. Seperti dipaparkan dalam tulisan sebelumnya, soal itu--pengumuman nama capres dan cawapres dari KIB--, seperti diterakan dalam judul di atas, masih menjadi teka-teki. Paparan ini masih seperi menata potongan teka-teki dari berbagai pernyataan para petinggi KIB.
KIB, sebagaimana diketahui, diiniasi oleh Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Suharso Monoarfa (semasih memimpin PPP) dibangun untuk menghentikan politik identitas dan mencegah masyarakat terbelah. KIB memprioritaskan politik yang tenteram demi mencegah perpecahan terjadi di tengah masyarakat.
Golkar, PAN dan PPP sama-sama diisi oleh para politisi yang matang, politisi yang sudah mempunyai 'collective memory' dari pembangunan Indonesia berbagai kepemimpinan, sebagaimana kerap disampaikan Airlangga Hartarto kepada media.
Mungkin karena itu pula, terkait dengan kepastian capres dan cawapres dari KIB yang dideklarasikan paling awal di antara koalisi partai-partai lainnya, KIB masih terkesan terbelah. Oleh karena itu, masih terjadi perbedaan pendapat untuk mencapai keputusan atau kebijakan yang bersifat kolektif kolegial.
Sudah sejak jauh-jauh hari Airlangga Hartarto menilai bahwa pengumuman capres masih terlalu dini. Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu menyebut pencapresan saat ini hanya akan menimbulkan terlalu banyak batu kerikil atau hambatan bagi pemerintahan yang sedang berjalan.
Begitu pun, dalam pandangan Muhammad Mardiono dari PPP, pertemuan di Makassar bakal mulai mengerucutkan pilihan capres yang akan diusung oleh KIB. Kata Mardiono, jika nanti nama capres yang akan diusulkan ketiga partai sama, maka tidak akan perdebatan lagi.
Bagaimana kalau tidak sama, atau berbeda, tentunya akan ada diperlukan perdebatan atau negosiasi politik. "Namanya politik akhirnya kita pasti akan berkompromi yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata Mardiono, dikutip Kompas.com.
Di sisi lain, meski belum memastikan inti yang sebenarnya dari pertemuan Makassar, Airlangga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengetahui kandidat calon presiden yang akan diusung oleh KIB. "Presiden sudah tahu. Sudah tahu nama-namanya," kata dia usai Tour Green ke Pantai Indah Kapuk di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu, 22 Oktober 2022, juga dikutip Kompas.com.
Menurut Airlangga, dalam penentuan capres-cawapres, KIB selalu berkonsultasi dengan Jokowi. Komunikasi antara Partai Golkar, PAN dan PPP dengan Jokowi terus dilakukan agar ada kesamaan. "Ini, kan, komunikasi politik, bukan komunikasi yang biasa saja, banyak hal yang dikomunikasikan," tutur Airlangga.
Langkah KIB dalam penentuan visi dan misi serta calon presiden, kata Airlangga, selaras dengan Jokowi. "Iya tentu selaras, sampai saat sekarang kan selaras. Namanya selaras kaya gamelan, kan harus selaras, enggak bisa gamelan lari ketempat lain," lanjutnya.
Sebelumnya Airlangga mengatakan bahwa KIB memiliki "tiket premium" pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 karena suaranya melampaui batas minimal presidential threshold. Walau demikian, KIB tetap tidak akan terburu-buru dalam mengumumkan nama capres-cawapres tersebut.
Oleh karenanya, seperti dikutip Kompas.com, KIB memilih menghormati masa jabatan Jokowi dan belum mengumumkan pengusungan capres. Meski begitu, Airlangga Hartarto menyinggung pendapat Zulhas yang menyatakan tidak masalah jika saat ini berbeda pendapat terhadap hal-hal yang belum perlu disampaikan pada waktunya.
Dinamika dan interaksi pada KIB selalu menyita perhatian masyarakat, tak terkecuali para pengamat. Ini mungkin karena mereka adalah koalisi yang pertama terbentuk, sementara partai-partai lainnya, baik yang pro pemerintah maupun di luar koalisi pemerintah, belum terpikirkan untuk segera berkoalisi menghadapi kontestasi akbar di tahun 2024 mendatang, baik pilpres, pileg atau pilkada serentak.
Dalam konteks itu, para pengamat tak urung mencermati manuver yang dilakukan kubu PAN dengan mengisyaratkan kemungkinan KIB akan mendorong pencapresan Ganjar Pranowo, kader PDIP yang juga gubernur Jateng itu. Sebagaimana ramai diberitakan media, PAN juga menyebut Ganjar layak diduetkan dengan Ridwan Kamil, gubernur Jabar yang segera memegang kartu anggota Golkar.
Belakangan, manuver PAN ini dimentahkan oleh Airlangga yang menegaskan bahwa KIB belum membahas masalah capres-cawapres secara mendalam, apalagi dengan membawa nama oran luar, Ganjar misalnya. KIB, kata Airlangga, masih fokus pada platform koalisi dan belum secara spesifik membicarakan masalah capres-cawapres.
Manuver PAN ini kemudian juga dipatahkan langsung oleh Ganjar yang menegaskan kesetiannya pada partai berlambang moncong banteng. Ganjar menafikan saran untuk pindah ke partai lain supaya bisa mendapatkan tiket capres. Intinya, Ganjar akan patuh pada realitas konstitusi.
Artinya, boleh-boleh saja partai-partai lain menjalin komunikasi, membangun koalisi, untuk kemungkinan mengeluarkan rekomendasi. Namun, hingga detik ini dia adalah bagian dari PDIP, sehingga harus patuh kepada keputusan pemimpin partai...
